Kapolri Ajak Mahasiswa Aktif Jaga Keamanan dan Stabilitas Nasional

Pada acara penutupan Tanwir XXXIII IMM 2025 yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Jumat (31/10/2025), Listyo Sigit Prabowo selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyerukan keterlibatan aktif mahasiswa dalam menjaga keamanan nasional serta berkontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia.

Dalam sambutannya, Kapolri menekankan bahwa generasi muda—termasuk mahasiswa—tidak hanya berperan di kampus tetapi juga sebagai garda depan dalam menghadapi tantangan seperti maraknya judi online dan peredaran narkoba. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan (kamtibmas) menjadi pijakan penting bagi tercapainya visi nasional seperti Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, Listyo Sigit mengungkapkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa dengan aparat keamanan serta berbagai elemen masyarakat adalah kunci untuk mendorong program‑program pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif. Ia mengatakan bahwa fungsi mahasiswa kini meluas: dari pengombak gagasan hingga pelaksana aktif dalam menjaga ketertiban dan kepentingan bersama.

Penegasan ini muncul di tengah upaya Polri memperkuat sinergi dengan pemuda dan mahasiswa untuk menciptakan ekosistem di mana generasi muda dapat “siap menjadi pemain utama” dalam pembangunan nasional. Kapolri berharap mahasiswa tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi agen perubahan.

Anggota DPR Keberatan Dividen BUMN Digunakan untuk Menalangi Utang Proyek Whoosh

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) mengungkap keberatan terkait rencana penggunaan setoran dividen dari badan usaha milik negara (BUMN) untuk membiayai utang proyek kereta cepat KCJB (Kereta Cepat Jakarta‑Bandung) alias “Whoosh”. Mereka menilai bahwa dividen BUMN, yang seharusnya menjadi bagian dari penerimaan negara atau reinvestasi perusahaan, tidak lazim dialihkan untuk menalangi utang proyek yang dinilai lebih bersifat korporasi.

Dalam pembahasan rapat dengan pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang Whoosh tidak akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menyebut bahwa pengelolaan proyek tersebut berada di bawah BPI Danantara (super‑holding BUMN) yang dikatakan telah menerima dividen dari BUMN besar, sehingga sewajarnya dana internal tersebut yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban bisnisnya.

Anggota DPR yang menyoroti hal ini menegaskan bahwa dividen BUMN seharusnya digunakan sesuai fungsi‑utama: sebagai kontribusi kepada negara (melalui penerimaan negara bukan pajak) atau sebagai modal ulang untuk perusahaan agar tumbuh, bukan sebagai mekanisme penyelamatan utang. Mereka mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dividen jika dialihkan untuk membiayai utang proyek semacam Whoosh, yang menurut pengawasan parlemen masuk kategori kewajiban korporasi.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyampaikan bahwa setoran dividen BUMN telah meningkat, dan hal ini dianggap sebagai capaian positif dalam pengelolaan BUMN. Sementara itu, pengamat menyoroti bahwa target dividen yang terlalu tinggi risikonya mengganggu belanja modal BUMN untuk ekspansi.

Dengan demikian, polemik saat ini bukan hanya terkait besaran utang proyek Whoosh, tetapi juga soal mekanisme alokasi keuangan negara: apakah dividen BUMN boleh dipakai untuk menalangi utang swasta/BUMN besar atau harus tetap berada di koridor penggunaan yang lebih jelas dan terpisah dari beban negara. DPR tampak mendorong adanya transparansi lebih jauh dan revisi kebijakan agar kejelasan fungsi dividen dan beban negara tetap terjaga.

Kapolri Ajak Mahasiswa IMM Dukung Program Pemerintah di Penutupan Tanwir XXXIII

Dalam penutupan Tanwir XXXIII IMM yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kota Malang, Kepolisian Republik Indonesia melalui Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Negara RI menekankan peran aktif generasi mahasiswa dalam mendukung agenda pemerintah.

Listyo Sigit mengajak para kader IMM untuk tidak hanya menjadi pengamat atau peserta pasif dalam dinamika sosial, tetapi bertindak sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program nasional. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara mahasiswa dan institusi negara untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan publik dan pencapaian target pembangunan.

“Mahasiswa bukan hanya aktor di kampus, tetapi juga penggerak perubahan di Masyarakat,” ujar Listyo Sigit. Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif kaum muda sangat dibutuhkan agar program‑program seperti percepatan pembangunan SDM, pengembangan ekonomi lokal, hingga transformasi digital dapat berjalan efektif dan menyentuh akar masyarakat.

Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa peran mahasiswa juga perlu diarahkan untuk menjaga persatuan, menghindari polarisasi dan disrupsi sosial yang bisa menghambat kemajuan nasional. Melalui forum IMM ini, mahasiswa diharapkan bisa mengembangkan gagasan, membangun jaringan lintas wilayah, dan menjembatani aspirasi pemuda dengan kebijakan pemerintah.

Penutupan forum ini menjadi momentum bagi IMM untuk memperkuat komitmen organisasi dalam mendukung “energi kolektif untuk negeri”, sekaligus membangun generator kader yang siap menjawab tantangan era bonus demografi dan revolusi industri 4.0.

Demokrat Siap Tindaklanjuti Putusan MK, Pastikan Perempuan Masuk Pimpinan AKD DPR

Dalam menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan setiap alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Partai Demokrat menyatakan kesiapan untuk menempatkan wanita dalam posisi pimpinan AKD. Sekretaris Jenderal partai tersebut, Herman Khaeron, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, menyebut bahwa keputusan MK bersifat “final dan mengikat” dan harus diimplementasikan sesuai mekanisme fraksi. “Segera keputusan kita juga sudah menyamakan posisi dan jabatan itu, kesempatannya sama baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kita hargai itu,” ujarnya.

Herman Khaeron menambahkan bahwa dalam daftar pencalegan internal Demokrat, setiap tiga nama sudah termasuk satu perempuan — sebuah mekanisme internal yang dianggapnya sebagai bentuk kesempatan setara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa penempatan konkret perempuan ke posisi pimpinan AKD sangat tergantung pada dinamika fraksi dalam DPR dan siapa figur yang diusulkan untuk pimpinan AKD.

Putusan MK sendiri berasal dari perkara nomor 169/PUU-XXII/2024 di mana MK menyatakan bahwa seluruh AKD DPR, mulai dari Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, hingga Badan Urusan Rumah Tangga, wajib memiliki keterwakilan perempuan termasuk di pimpinan.

Langkah Demokrat ini dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kesetaraan gender dalam struktur parlemen. Namun, tantangannya kini bergeser ke bagaimana fraksi-fraksi di DPR menetapkan figur perempuan yang cukup representatif dan diterima secara politik untuk posisi-posisi pimpinan AKD.

Ketum PB Pertacami Apresiasi Atlet Muda Indonesia atas Prestasi di Asian Youth Games 2025

Jakarta — Cabang olahraga Mixed Martial Arts (MMA) Indonesia mencatat tonggak penting di ajang Asian Youth Games 2025. Ketua Umum PB Pertacami, Tommy Paulus Hermawan, menyampaikan penghargaan tinggi kepada atlet-atlet muda binaannya yang berhasil mengharumkan nama bangsa melalui prestasi di level Asia.

Menurut Hermawan, meski persaingan sangat ketat dan lawan datang dari negara dengan tradisi kuat MMA, ketangguhan dan tekad para atlet Indonesia tidak kalah. Hasil yang diraih bukan semata angka medali, namun juga bukti bahwa program pembinaan jangka panjang yang dilakukan oleh Pertacami mulai menunjukkan hasil.

Hermawan menekankan bahwa pencapaian di ajang tersebut — baik dalam kategori classic maupun modern MMA — mencerminkan keberhasilan strategi pembinaan yang telah dimulai sejak pertengahan tahun. Ia menambahkan bahwa struktur persiapan, mulai dari latihan fisik, taktik, hingga mental juang, dibuat agar atlet muda mampu tampil dalam kondisi kompetisi internasional tanpa rasa gentar.

“Tentu kami bangga, tapi ini juga menjadi pengingat bahwa perjalanan masih panjang,” ujar Hermawan. Ia mengajak atlet-atlet muda lainnya serta pelatih untuk tetap rendah hati dan fokus. Menurutnya, kemenangan hari ini bukan akhir, melainkan batu loncatan menuju event yang lebih besar seperti Olimpiade Remaja dan multi event Asia di masa depan.

Di sisi lain, Hermawan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak pendukung — mulai dari pemerintah, sponsor, pelatih, hingga lembaga pendidikan yang bekerja sama dalam program pelatnas MMA. Ia menilai bahwa sinergi ini sangat penting agar potensi muda Indonesia di MMA tidak hanya terbatas pada prestasi sporadik, tetapi bisa menghasilkan keberlanjutan dan konsistensi.

Dengan bekal hasil di Asian Youth Games 2025, PB Pertacami kini berfokus mempersiapkan generasi atlet berikutnya dengan target yang lebih ambisius — yaitu menjaga dan meningkatkan prestasi, serta memastikan bahwa MMA Indonesia bisa bersaing secara kompetitif di tingkat Asia dan dunia.

Kemensos dan BPS Pastikan Pemutakhiran Data Bansos Tambahan Lebih Tepat Sasaran

Jakarta — Untuk memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran, Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui sistem data penerima bantuan melalui mekanisme yang lebih ketat dan terstruktur. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan program bantuan yang lebih efektif.

Kemensos menyatakan bahwa data yang menjadi dasar penyaluran bantuan kini merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS, bukan sekadar data internal Kemensos saja.

Melalui sistem ini, penerima baru bisa masuk tiap triwulan, sedangkan yang dianggap tidak lagi layak bisa dikeluarkan, agar alokasi bantuan bisa diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan (desil 1–4).

Selain itu, Kemensos dan BPS bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala melalui survei lapangan dan pemadanan data administratif seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Data-data yang tidak memenuhi kriteria akan ditangani sebagai kesalahan dalam penyaluran (“inclusion error” atau “exclusion error”).

Misalnya, banyak penerima bantuan sosial yang ternyata masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN ataupun profesional tinggi – kategori yang sebenarnya tidak berada dalam daftar prioritas penerima. Beberapa dari mereka kemudian dicoret dari daftar.

Kemensos memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan memperbarui data melalui aplikasi dan layanan publik. Warga yang merasa layak namun belum menerima bantuan atau yang menemukan penerima yang tidak seharusnya mendapatkan dapat mengajukan sanggahan.

Dengan sistem dan mekanisme yang diperkuat ini, Kemensos berharap distribusi bansos tambahan akan semakin tepat sasaran—membantu keluarga miskin ekstrem, miskin dan rentan, serta meminimalkan alokasi yang melebar ke kelompok yang tidak layak.

Polisi Bongkar Penipuan Trading Kripto, Pelaku Ngaku Profesor dari AS dan Ramal Pasar Saham Runtuh

Jakarta – Sebuah sindikat penipuan daring dengan modus trading saham dan kripto kembali terbongkar oleh aparat kepolisian. Uniknya, pelaku menggaet korban lewat janji manis dari sosok yang mengaku “Profesor AS” yang menyebarkan ramalan bahwa pasar saham global akan segera runtuh — sebagai bagian dari strategi untuk mengajak masyarakat terjun ke “peluang terbuka besar”.

Dalam pengungkapan tersebut, sebuah tim penyidik dari Bareskrim Polri menyatakan bahwa iklan-online yang dipasang di media sosial (termasuk Facebook) menjadi pintu masuk korban. Iklan tersebut menyebutkan bahwa “anger of markets”, yakni potensi kehancuran pasar saham internasional, sudah sangat dekat — dan bahwa trading saham ataupun kripto adalah jalan cepat untuk “mengamankan” aset dan “memanen keuntungannya” sebelum gelombang kejatuhan. Modus ini terbukti memperdaya puluhan korban di Indonesia.

Korban kemudian diarahkan untuk bergabung ke grup WhatsApp, di mana figur yang mengaku Profesor AS memberikan materi malam-harian tentang “bagaimana menangkap peluang saat pasar akan runtuh”, dengan janji keuntungan hingga ratusan persen bila mengikuti program tersebut.

Setelah itu, korban diminta membuka akun pada platform trading saham/kripto yang diduga fiktif — seperti platform JYPRX, SYIPC, dan LEEDXS — lalu menyetor dana melalui berbagai rekening bank lokal yang terhubung dengan sindikat.

Begitu korban ingin menarik keuntungan atau bahkan modal awalnya, mereka diberi syarat tambahan seperti “pajak” atau “biaya verifikasi” yang harus dibayar terlebih dahulu. Ketika tarik dana akhirnya gagal, korban baru menyadari bahwa mereka terjebak dalam skema penipuan. Kerugian yang sudah teridentifikasi mencapai lebih dari Rp 100 miliar dengan korban menyebar di berbagai kota besar di Indonesia.

Pengamat kejahatan siber menyebut bahwa penggunaan narasi “pasar saham akan runtuh” adalah trik psikologis untuk menimbulkan rasa takut dan urgensi, agar calon korban bergerak cepat tanpa pertimbangan matang. Selain itu, gambaran “Profesor AS” memberi kesan kredibilitas internasional yang menipu, padahal pelaku merupakan sindikat internasional dengan jaringan di beberapa negara.

Untuk publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa tawaran “keuntungan besar cepat” lewat trading yang disertai narasi dramatis seperti kehancuran pasar harus disikapi dengan sangat hati-hati. Nasihatnya: verifikasi legalitas platform, jangan tergesa-gesa, dan hindari ikut program yang memicu “ketakutan pasar” sebagai alasan untuk investasi cepat.

Onadio Leonardo Ditangkap Polisi Bersama Pria Berinisial B Terkait Dugaan Narkoba

Jakarta – Artis dan musisi Onadio Leonardo ditangkap polisi bersama seorang pria berinisial “B” dalam penggerebekan di kawasan Jakarta pada hari Kamis malam. Kejadian tersebut menandai babak baru dari penyidikan yang menyangkut dugaan penyalahgunaan narkoba — dan turut menyeret nama baru ke dalam proses hukum.

Kepolisian mengungkap bahwa penangkapan dilakukan setelah informasi intelijen mengenai aktivitas mencurigakan di tempat yang bersangkutan. Saat petugas tiba di lokasi, Onadio dan pria inisial B ditemukan dalam kondisi yang diduga setelah menggunakan narkoba, sehingga barang bukti berupa sisa‑paket dan alat konsumsi telah sebagian habis. Meskipun demikian, petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti penting. (berdasarkan sumber)

Dalam konferensi pers, Kepala Satuan Reserse Narkoba menyatakan bahwa “Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus terhadap Onadio, di mana yang bersangkutan kini ditetapkan sebagai tersangka. Sementara inisial B masih diperiksa sebagai saksi atau mungkin tersangka tambahan.”
Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa pemeriksaan akan terus dilanjutkan untuk mengungkap jaringan di balik penggunaan dan penyediaan narkoba tersebut.

Onadio hingga malam ini belum angkat bicara secara resmi kepada media. Kuasa hukumnya hanya menyampaikan bahwa kliennya akan menghormati proses hukum dan akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah mendapat akses penuh pada berkas perkara. Sementara itu, inisial B juga menjalani pemeriksaan intensif di Direktorat Narkoba.

Kasus ini kembali mengangkat sorotan terhadap keterlibatan selebritas dalam kasus narkoba dan tantangan aparat dalam membongkar jaringan yang sering berpindah tempat serta menggunakan modus “pakai habis sebelum diamankan”. Para pengamat menilai bahwa tindakan cepat dari polisi penting untuk memberi efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ke depan, publik menunggu penjelasan resmi dari pihak kepolisian mengenai identitas lengkap inisial B, peran yang bersangkutan dalam kasus ini, serta apakah akan ada penggeledahan lanjutan ke lokasi lain sebagai bagian dari pengembangan penyidikan. Kasus ini juga menjadi panggilan bagi industri hiburan dan masyarakat luas untuk lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan figur publik.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Angkat Bicara soal Wakilnya yang Diperiksa Kasus Jual-Beli Jabatan

Jakarta – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat bicara setelah wakilnya baru‑baru ini diperiksa dalam kasus dugaan jual‑beli jabatan. Meskipun belum ada penetapan tersangka terhadap wakilnya, pemeriksaan ini memantik sorotan tentang bagaimana proses promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dijalankan.

Farhan menyatakan bahwa pemeriksaan wakilnya bukan berarti ia mendukung praktik tersebut, justru ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prioritas. “Saya menghormati proses hukum yang berjalan. Bila terbukti ada indikasi jual‑beli jabatan, kami akan tindak tegas,” ujarnya.

Menurut Farhan, pemeriksaan tersebut membuka kesempatan untuk evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengisian jabatan strategis. Ia menjelaskan bahwa sistem rotasi dan promosi di Pemkot Bandung akan direvisi, agar lebih terbuka dan minim potensi korupsi. Ia menyebut bahwa upaya seleksi terbuka (open bidding) akan diperkuat serta pihak‑inspektorat akan diperketat pengawasannya.

Namun Farhan juga menegaskan bahwa sampai saat ini masih bersifat pemeriksaan saksi dan belum ada informasi resmi ihwal keterlibatan lebih luas atau siapa saja pihak lain yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka. Dia mengajak publik untuk menunggu hasil investigasi dan tidak berpolemik lebih jauh sebelum data lengkap diungkapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Farhan mengimbau seluruh pejabat di lingkungan Kota Bandung untuk menjaga integritas. Ia menyinggung bahwa kasus serupa di daerah lain menunjukkan bahwa jual‑beli jabatan bisa terjadi ketika pengawasan internal lemah dan sistem seleksi tidak standar. “Saya harapkan seluruh pegawai, setiap pimpinan di dinas, tahu bahwa proses ini bukan hanya formalitas, tapi menjaga kepercayaan publik,” katanya.

Komitmen Farhan mendapat sambutan beragam dari pengamat birokrasi. Beberapa menyebut bahwa tindakan pemeriksaan wakilnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem birokrasi Bandung yang selama ini dianggap kurang transparan. Namun ada juga yang mengingatkan bahwa jika tidak ada sanksi konkret dan perubahan sistemik, risiko praktik jual‑beli jabatan akan tetap menghantui.

Prabowo Ajak Negara APEC Perkuat Kerja Sama Hadapi Penipuan dan Pencucian Uang

Jakarta — Di tengah dinamika ekonomi global yang kian ditandai oleh kejahatan siber dan kejahatan transnasional, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh anggota APEC untuk memperkuat kolaborasi dalam memerangi dua tantangan besar: penipuan lintas negara dan pencucian uang. Pernyataan itu ia sampaikan ketika menghadiri salah satu sesi APEC yang mengangkat agenda keamanan ekonomi dan stabilitas keuangan regional.

Dalam paparan yang disampaikan secara terbuka, Prabowo menekankan bahwa kejahatan seperti skema penipuan daring, layanan keuangan gelap yang memanfaatkan aset kripto, hingga aliran dana hasil kejahatan—tidak bisa lagi ditangani secara nasional atau parsial. Ia mengingatkan bahwa negara‑negara kawasan Asia‑Pasifik harus bergerak lebih cepat, saling berbagi data, memperkuat regulasi, dan memanfaatkan teknologi untuk “menangkap” pola baru kejahatan keuangan.

“Saya percaya bahwa tantangan kita saat ini bukan saja soal persaingan ekonomi antar negara, tetapi juga ancaman bersama yang bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan,” ujar Prabowo. Sejalan dengan itu, ia mengajak negara anggota APEC untuk menjadikan kerja sama pengawasan keuangan dan intelijen lintas negara sebagai prioritas utama dalam kerangka stabilitas ekonomi kawasan.

Ia memberi contoh modus‑operandi yang kian kompleks: penipuan dengan skema investasi palsu yang menjangkau beberapa negara sekaligus, penggunaan jaringan pembayaran digital tanpa pengawasan, serta aliran dana hasil kejahatan yang bergerak cepat dan sulit dilacak. Menurutnya, tanpa mekanisme kerja sama yang solid antarnegara, “yang akan kalah adalah integritas pasar dan pelaku usaha yang bersih”.

Sebagai langkah konkret, Prabowo menyebut pentingnya tiga pilar kerjasama: pertama, pertukaran cepat informasi antar lembaga intelijen keuangan dan penegak hukum; kedua, harmonisasi regulasi yang memungkinkan penegakan hukum di satu negara bisa dipadukan dengan tindakan di negara lain; ketiga, pengembangan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia agar dapat menangani kejahatan keuangan baru yang berbasis digital.

Dia juga menyoroti bahwa Indonesia sendiri telah menghadapi tantangan dalam penipuan daring dan aliran dana kejahatan internasional, sehingga pengalaman tersebut bisa dibagikan sebagai pembelajaran bagi anggota APEC. Dengan demikian, forum APEC bisa menjadi wadah tidak hanya bagi kerjasama ekonomi, tetapi juga kerjasama keamanan dan penegakan hukum lintas‑batas.

Permintaan Presiden ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah delegasi negara peserta yang hadir, yang menyatakan kesiapan mereka untuk mengejar cetak biru (blueprint) kerja sama yang lebih konkret. Meski begitu, Prabowo mengingatkan bahwa tanpa tindak lanjut yang cepat, “pesan baik” dalam forum seperti APEC akan tetap menjadi retorika. Ia menegaskan: “Kita harus mulai dari tindakan, bukan hanya janji.”