Wamendagri Tegaskan Sekda dan Bappeda Harus Dorong Program Hingga Lapangan
Jakarta – Menjelang gelaran Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 2025 yang diadakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Provinsi Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto selaku Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan penegasan kepada para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tidak hanya berperan sebagai penerima instruksi tetapi sebagai penggerak nyata kebijakan pusat‑daerah.
Dalam sambutannya, Bima menekankan bahwa tugas Sekda dan Bappeda bukan sekadar menyesuaikan dokumen perencanaan, melainkan menjaga agar program‑program nasional, seperti kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel), dapat diimplementasikan secara sungguh‑sungguh di tingkat daerah. “Bapak dan Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah… yang begitu kencang dan dinamis,” katanya.
Tantangan Sinkronisasi: Dari Anggaran hingga Aksi
Forum ini pun dibuka dalam rangka menangani tantangan besar dalam pembangunan daerah — mulai dari kurangnya sinergi antara program pusat dan daerah, hingga ketidakselarasan antara anggaran dan kebutuhan lokal. Menurut Bima, Sekda dan Bappeda harus mampu membaca skenario lengkap: bagaimana program prioritas nasional diterjemahkan ke dalam rencana daerah, bagaimana kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan di tingkat lokal diwujudkan, serta bagaimana eksekusi di masyarakat benar‑benar mengena.
Fokus pada Kopdeskel: Ekonomi Kerakyatan Jadi Ujung Tombak
Salah satu perhatian khusus yang disoroti adalah pelaksanaan program Kopdeskel Merah Putih. Program ini dipandang sebagai kendaraan utama untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di desa dan kelurahan, dengan target menghadirkan koperasi sebagai motor penggerak usaha mikro dan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu, Sekda dan Bappeda di daerah‑daerah diminta untuk memastikan bahwa unit usaha koperasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal — bukan sekadar “kopi paste” dari model satu daerah ke daerah lain tanpa adaptasi.
Harapan dan Catatan Kritis
Dalam penegasannya, Bima menyampaikan bahwa tugas Sekda dan Bappeda juga termasuk membangun kepemimpinan birokrasi yang tangguh, integritas tinggi, dan totalitas dalam pelayanan publik.
Antara News
Selain itu, keterlibatan sektor swasta bahkan kolaborasi antar daerah juga dianggap kunci agar implementasi program bisa lebih cepat dan tidak stagnan di tahap perencanaan.
Meski demikian, ada catatan bahwa keberhasilan program seperti Kopdeskel tidak hanya tergantung pada perencanaan dan dukungan birokrasi—maupun anggaran—melainkan pada keberlanjutan operasional, kapasitas pengurus koperasi, serta pengawasan yang efektif. Tanpa hal‑hal itu, program bisa berhenti di “soft launch” dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
