Kementrans Dorong Investor China Kembangkan Kawasan Transmigrasi Berbasis Pangan dan Perikanan

JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Maluku Utara mengadakan pertemuan dengan Pemerintah China untuk membahas pengembangan kawasan transmigrasi yang berbasis konektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah inisiatif investasi di sektor pangan, kelapa, perikanan, dan pendidikan vokasi.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja ke Tiongkok beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan sebelumnya, dibahas investasi dan kolaborasi di sektor pangan, perkebunan, perikanan, serta pendidikan vokasi. “Ada beberapa hal yang kami bahas. Pertama, kami akan menindaklanjuti kerja sama pertanian, khususnya padi. Bulan November nanti, investor dari Tiongkok akan kami ajak ke (Kawasan Transmigrasi) Papua Selatan untuk mengembangkan kawasan sentra pangan,” kata Iftitah dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Selain sektor pertanian, Iftitah juga menyoroti pengembangan kawasan transmigrasi yang juga menyoroti komoditas kelapa di Maluku Utara. “Akhir tahun ini juga akan datang investor ke Halmahera Utara untuk (melihat komoditas) sektor kelapa,” tambahnya.

Pertemuan ini juga membahas potensi pengembangan sektor perikanan dan pendidikan vokasi di kawasan transmigrasi. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan pangan di daerah-daerah transmigrasi.

Kerja sama ini juga mencakup pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar kawasan transmigrasi, sehingga memudahkan distribusi hasil pertanian dan perkebunan ke pasar domestik maupun internasional.

Kementrans berharap bahwa dengan adanya investasi dari China, kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Kemensetjen Kawasan Transmigrasi Diperkuat, Lahan Siap Untuk Masyarakat Berdaya

Jakarta — Program transmigrasi yang dikelola oleh Kementerian Transmigrasi kini makin mengarah pada pemberdayaan ekonomi dan pemberian lahan yang jelas bagi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah penyelesaian persoalan tumpang tindih status lahan di kawasan transmigrasi.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan strategi memperkuat kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan lahan yang produktif, akses hak kepemilikan yang jelas dan pembangunan kawasan pertumbuhan baru.

Dalam langkah terbaru, pemerintah menargetkan pembagian lahan seluas satu hingga dua hektar kepada keluarga transmigran sebagai bagian dari upaya reforma agraria dan pengentasan kemiskinan.

Kementerian juga menegaskan bahwa persoalan kepemilikan lahan yang selama ini menjadi hambatan—termasuk status kawasan hutan yang masih melekat pada sejumlah bidang transmigrasi—akan diperceppat penyelesaiannya melalui koordinasi lintas lembaga.

Dengan demikian, kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai “kawasan transmigrasi” tidak hanya menjadi lokasi relokasi, namun sedang diubah menjadi ekosistem terintegrasi antara pemukiman, usaha pertanian dan klaster ekonomi lokal. Program ini diharapkan mampu menciptakan basis ekonomi baru di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara optimal.

Masyarakat transmigran pun diingatkan untuk aktif dan memanfaatkan peluang yang terbuka. Pemerintah menekankan bahwa pemberian lahan harus diimbangi dengan kemampuan mengelola — agar dari sekadar tempat tinggal, kawasan transmigrasi bisa menjadi sumber penghidupan yang mandiri dan produktif.