Wamendagri Tegaskan Sekda dan Bappeda Harus Dorong Program Hingga Lapangan

Jakarta – Menjelang gelaran Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 2025 yang diadakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Provinsi Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto selaku Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan penegasan kepada para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tidak hanya berperan sebagai penerima instruksi tetapi sebagai penggerak nyata kebijakan pusat‑daerah.

Dalam sambutannya, Bima menekankan bahwa tugas Sekda dan Bappeda bukan sekadar menyesuaikan dokumen perencanaan, melainkan menjaga agar program‑program nasional, seperti kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel), dapat diimplementasikan secara sungguh‑sungguh di tingkat daerah. “Bapak dan Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah… yang begitu kencang dan dinamis,” katanya.

Tantangan Sinkronisasi: Dari Anggaran hingga Aksi

Forum ini pun dibuka dalam rangka menangani tantangan besar dalam pembangunan daerah — mulai dari kurangnya sinergi antara program pusat dan daerah, hingga ketidakselarasan antara anggaran dan kebutuhan lokal. Menurut Bima, Sekda dan Bappeda harus mampu membaca skenario lengkap: bagaimana program prioritas nasional diterjemahkan ke dalam rencana daerah, bagaimana kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan di tingkat lokal diwujudkan, serta bagaimana eksekusi di masyarakat benar‑benar mengena.

Fokus pada Kopdeskel: Ekonomi Kerakyatan Jadi Ujung Tombak

Salah satu perhatian khusus yang disoroti adalah pelaksanaan program Kopdeskel Merah Putih. Program ini dipandang sebagai kendaraan utama untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di desa dan kelurahan, dengan target menghadirkan koperasi sebagai motor penggerak usaha mikro dan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu, Sekda dan Bappeda di daerah‑daerah diminta untuk memastikan bahwa unit usaha koperasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal — bukan sekadar “kopi paste” dari model satu daerah ke daerah lain tanpa adaptasi.

Harapan dan Catatan Kritis

Dalam penegasannya, Bima menyampaikan bahwa tugas Sekda dan Bappeda juga termasuk membangun kepemimpinan birokrasi yang tangguh, integritas tinggi, dan totalitas dalam pelayanan publik.

Antara News

Selain itu, keterlibatan sektor swasta ­bahkan kolaborasi antar daerah juga dianggap kunci agar implementasi program bisa lebih cepat dan tidak stagnan di tahap perencanaan.

Meski demikian, ada catatan bahwa keberhasilan program seperti Kopdeskel tidak hanya tergantung pada perencanaan dan dukungan birokrasi—maupun anggaran—melainkan pada keberlanjutan operasional, kapasitas pengurus koperasi, serta pengawasan yang efektif. Tanpa hal‑hal itu, program bisa berhenti di “soft launch” dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Mendagri Tito: Sekda Adalah Jantung Birokrasi dan Kunci Sukses Pembangunan Daerah

Jakarta – Dalam sambutannya pada rapat koordinasi yang digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa posisi sekretaris daerah (Sekda) memegang peranan vital dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rakor yang mengusung tema “Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dengan Pemerintah Daerah 2025” ini dihadiri oleh para Sekda dan pimpinan Bappeda dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Menurut Tito, Sekda merupakan “jantung birokrasi daerah” yang harus mampu menggerakkan roda pemerintahan agar anggaran — khususnya dari APBD — tersalur tepat dan berdampak nyata.

Tito juga menyinggung sejumlah praktik baik di daerah sebagai contoh sukses. Salah satu yang disorot adalah dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, di mana belanja birokrasi ditekan sehingga dana bisa dialihkan ke program-prioritas masyarakat. Di samping itu, ia menyebut mekanisme pendapatan asli daerah (PAD) yang ditangani dengan sistem lebih transparan juga menjadi kunci keberhasilan tanpa membebani rakyat.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa daerah yang berhasil menangkap peluang dari program pusat – seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan – sekaligus memiliki rekam jejak kepala daerah dan Sekda yang baik, akan lebih prioritas mendapat dukungan. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dan kerjasama sektor swasta sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi lokal.

Dalam hal pengawasan dan efisiensi anggaran, Kemendagri akan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang hasil pemantauannya akan ditayang secara live agar publik bisa ikut mengawasi. Tak hanya itu, Tito mengungkapkan bahwa dirinya bersama tiga wakil menteri akan melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah guna memantau pelaksanaan program.

Tito menutup dengan mengingatkan bahwa sinergi antara forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan kolaborasi dengan elemen masyarakat menjadi fondasi untuk keberhasilan program-prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.