Wamendagri Tegaskan Sekda dan Bappeda Harus Dorong Program Hingga Lapangan

Jakarta – Menjelang gelaran Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 2025 yang diadakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Provinsi Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto selaku Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan penegasan kepada para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tidak hanya berperan sebagai penerima instruksi tetapi sebagai penggerak nyata kebijakan pusat‑daerah.

Dalam sambutannya, Bima menekankan bahwa tugas Sekda dan Bappeda bukan sekadar menyesuaikan dokumen perencanaan, melainkan menjaga agar program‑program nasional, seperti kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel), dapat diimplementasikan secara sungguh‑sungguh di tingkat daerah. “Bapak dan Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah… yang begitu kencang dan dinamis,” katanya.

Tantangan Sinkronisasi: Dari Anggaran hingga Aksi

Forum ini pun dibuka dalam rangka menangani tantangan besar dalam pembangunan daerah — mulai dari kurangnya sinergi antara program pusat dan daerah, hingga ketidakselarasan antara anggaran dan kebutuhan lokal. Menurut Bima, Sekda dan Bappeda harus mampu membaca skenario lengkap: bagaimana program prioritas nasional diterjemahkan ke dalam rencana daerah, bagaimana kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan di tingkat lokal diwujudkan, serta bagaimana eksekusi di masyarakat benar‑benar mengena.

Fokus pada Kopdeskel: Ekonomi Kerakyatan Jadi Ujung Tombak

Salah satu perhatian khusus yang disoroti adalah pelaksanaan program Kopdeskel Merah Putih. Program ini dipandang sebagai kendaraan utama untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di desa dan kelurahan, dengan target menghadirkan koperasi sebagai motor penggerak usaha mikro dan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu, Sekda dan Bappeda di daerah‑daerah diminta untuk memastikan bahwa unit usaha koperasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal — bukan sekadar “kopi paste” dari model satu daerah ke daerah lain tanpa adaptasi.

Harapan dan Catatan Kritis

Dalam penegasannya, Bima menyampaikan bahwa tugas Sekda dan Bappeda juga termasuk membangun kepemimpinan birokrasi yang tangguh, integritas tinggi, dan totalitas dalam pelayanan publik.

Antara News

Selain itu, keterlibatan sektor swasta ­bahkan kolaborasi antar daerah juga dianggap kunci agar implementasi program bisa lebih cepat dan tidak stagnan di tahap perencanaan.

Meski demikian, ada catatan bahwa keberhasilan program seperti Kopdeskel tidak hanya tergantung pada perencanaan dan dukungan birokrasi—maupun anggaran—melainkan pada keberlanjutan operasional, kapasitas pengurus koperasi, serta pengawasan yang efektif. Tanpa hal‑hal itu, program bisa berhenti di “soft launch” dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Mendagri Tekankan Evaluasi Kinerja dan Sinkronisasi Program Pusat-Daerah

Jakarta, 28 Oktober 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (27/10).

Tito menyoroti peran strategis Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menjaga ritme pemerintahan daerah. Ia menyebut Sekda sebagai “jantung birokrasi” yang menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah. “ASN tertinggi saya sampaikan tadi, the highest civil servant, di pemerintahan itu ya para Sekda,” ujar Tito.

Salah satu fokus evaluasi adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tito mengingatkan bahwa meskipun beberapa daerah memiliki pendapatan tinggi, namun belum mampu membelanjakan anggaran secara optimal. Ia menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah. Rakor ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

BGN Genjot Pembangunan 25.400 Unit SPPG untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis 2025

Jakarta —

Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan intensitas pembangunan jaringan fasilitas pelayanan gizi di seluruh tanah air guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, lembaganya menargetkan pendirian hingga 25.400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga akhir 2025.

Peningkatan skala ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menjangkau kelompok-rentan seperti ibu hamil, balita, siswa sekolah dasar, hingga santri di pondok pesantren. Setiap unit SPPG akan menjadi pusat pengolahan dan distribusi makanan bergizi yang disuplai oleh UMKM lokal dan mitra kerja sama pemerintah–swasta.

Menurut data BGN, per Mei 2025 telah berdiri 1.579 unit SPPG yang melayani sekitar 4,24 juta penerima manfaat.

Namun untuk mengejar target nasional sekitar 82,9 juta penerima manfaat tahun ini, percepatan pembangunan SPPG dinilai krusial.

Dadan menjelaskan bahwa lokasi SPPG akan difokuskan tidak hanya di wilayah urban, namun juga di daerah terpencil dan tertinggal. “Kami menetapkan minimal tiga unit SPPG per kabupaten/kota yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” ujar Dadan.

Lebih jauh, program ini juga memiliki dampak ekonomi lokal. Setiap SPPG diperkirakan membutuhkan permintaan harian yang signifikan — misalnya ratusan kilogram sayur, buah, ratusan liter susu — yang sebagian besar disuplai oleh pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah setempat.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Verifikasi mitra pembangunan SPPG, pengawasan mutu gizi dan distribusi, serta sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta menjadi kunci apakah target ambisius ini bisa benar-benar tercapai. Dadan menyatakan optimis namun menegaskan bahwa “kita harus bekerja keras setiap hari”.

Dengan skema ini, BGN berharap bukan hanya memperluas akses makanan bergizi, tetapi juga memperkuat ketahanan gizi nasional dan memacu sektor ekonomi lokal — sambil memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak atas pangan berkualitas.

BGN Tegaskan Bahan Masak Program MBG Tak Boleh Disimpan, Harus Habis di Hari yang Sama

Pemerintah melalui BGN kini memberi perhatian serius terhadap praktik penyimpanan dan pengolahan bahan baku pada program MBG, setelah beberapa temuan mengindikasikan bila bahan-masakan tersebut tidak habis dipakai pada hari yang sama dan disimpan terlalu lama, maka berpotensi mengancam keamanan pangan anak sekolah.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang, menyebutkan bahwa beberapa dapur mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditemukan membeli bahan baku (misalnya ayam) pada hari Sabtu tetapi baru dimasak beberapa hari kemudian, seperti Rabu. Kondisi ini menurutnya “di luar nalar” dan menegaskan bahwa stok bahan seharusnya digunakan lebih cepat agar risiko kualitas menurun dapat ditekan.
Lebih lanjut, BGN juga mengingatkan bahwa penyimpanan dalam freezer atau lemari pendingin bukan jaminan mutlak aman jika prosedur penanganannya tidak benar — misalnya bila tumpukan bahan terlalu besar sehingga bagian dalam tidak mendingin optimal atau distribusi ke sekolah memakan waktu terlalu lama.

Sebagai langkah perbaikan, BGN memperketat sejumlah standar operasional, antara lain:

• Bahan baku yang mudah rusak sebaiknya dibeli dalam waktu dekat dengan waktu penggunaan.
• Waktu memasak dan waktu penyajian harus berdekatan agar makanan tetap dalam kondisi optimal.
• Distribusi ke sekolah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga makanan tidak terlama dalam perjalanan atau penyimpanan sebelum dikonsumsi.

BGN berharap dengan langkah-langkah pembenahan tersebut, kasus keracunan yang muncul di beberapa wilayah akibat program MBG dapat diminimalkan. Program yang sejatinya ditujukan untuk mendukung gizi anak-anak sekolah ini dibayang-bayangi sejumlah masalah teknis pelaksanaan yang harus diperbaiki bersama.

Polres Rohil Sosialisasikan Program Green Policing di Kampus ITR

Rokan Hilir – Polres Rokan Hilir (Rohil) menggelar sosialisasi program “Green Policing” di Kampus Institut Teknologi Rokan Hilir (ITR) pada Senin, 20 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan peran aktif mereka dalam menjaga alam.

Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni memimpin langsung acara tersebut, didampingi oleh Wakapolres KOMPOL Rikki Operiadi dan jajaran pejabat utama Polres Rohil. Dalam sambutannya, Kapolres menekankan bahwa Green Policing bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif dan humanis dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam upaya pelestarian alam di wilayah Rokan Hilir.

Program Green Policing merupakan inisiatif dari Kapolda Riau untuk mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan dalam tugas kepolisian. Melalui program ini, Polri berupaya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mencegah kerusakan alam.

Sebagai bagian dari sosialisasi, mahasiswa ITR diajak untuk menanam pohon di lingkungan kampus sebagai simbol komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam.

Polres Rohil berencana untuk melanjutkan program Green Policing ke sekolah-sekolah dan komunitas lainnya di wilayah Rokan Hilir, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan lestari melalui kolaborasi antara Polri dan masyarakat.