Pramono Anung Dorong M Bloc Hub Jadi Pusat Kreativitas Anak Muda Jakarta

Jakarta — Gubernur Pramono Anung menegaskan ambisinya menjadikan kawasan M Bloc Hub sebagai pusat kreativitas anak-muda di Ibu Kota. Ia melihat lokasi tersebut bukan hanya sebagai area komersial atau hiburan biasa, tetapi sebagai ruang kolaborasi, inovasi, dan ekspresi budaya yang akan menggerakkan generasi muda Jakarta ke arah produktif.

Menurut Pramono Anung, M Bloc Hub memiliki potensi kuat untuk menjadi “jantung kreativitas”, karena terletak di jantung kota, mudah diakses, serta sudah mulai diisi oleh berbagai aktivitas seni, musik, kafe, serta ruang kreatif lainnya. Dari situ, ia ingin menciptakan momentum agar para anak muda bisa berkumpul, berkreasi, berkarya, dan akhirnya tumbuh menjadi penggerak ekonomi kreatif lokal.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberadaan kawasan seperti M Bloc Hub juga mempunyai fungsi sosial penting: menyediakan alternatif positif bagi anak-muda yang selama ini mungkin mencari outlet di jalur yang kurang produktif. Dengan kata lain, kawasan ini diharapkan menjadi magnet untuk aktivitas yang membangun — baik seni, wirausaha kreatif, komunitas, maupun ekspresi budaya — sekaligus menekan angka kegiatan negatif yang bisa muncul akibat kurangnya ruang publik yang memadai.

Untuk mendukung visi tersebut, Pemprov DKI telah menginstruksikan penyediaan fasilitas pendukung: ruang terbuka untuk pertunjukan, workshop, galeri pop-up, hingga akses transportasi yang memadai agar kawasan ini mudah dijangkau dari berbagai sudut kota. Ia juga meminta pelaku usaha di sekitar serta komunitas lokal agar terlibat aktif, agar ekosistem kreatif di M Bloc Hub tidak hanya menjadi “tempat nongkrong”, melainkan “lahan subur” bagi ide-ide baru, startup kreatif, serta kolaborasi lintas disiplin.

Pramono menutup pernyataannya dengan harapan agar generasi muda Jakarta tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku — aktif menciptakan sesuatu yang unik, yang mencerminkan identitas dan budaya kota, dan pada akhirnya mendukung Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada kreativitas dan budaya lokal.

Pramono Anung Dorong Penghijauan di Kawasan Padat Penduduk Jakarta

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong percepatan penghijauan di kawasan padat penduduk untuk meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan warga. Dalam kunjungan kerja ke Jakarta Pusat, Pramono menekankan pentingnya penataan ruang hijau sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi karbon.

“Penghijauan di kawasan padat penduduk bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal kesehatan dan kualitas hidup. Kita harus memastikan setiap warga Jakarta dapat menikmati ruang terbuka hijau yang memadai,” ujar Pramono.

Sebagai langkah konkret, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah jumlah taman kota dan ruang terbuka hijau di wilayah-wilayah yang selama ini minim fasilitas tersebut. Selain itu, program penghijauan juga akan melibatkan masyarakat melalui kegiatan penanaman pohon dan pemeliharaan lingkungan sekitar.

Pramono berharap, dengan adanya ruang hijau yang cukup, kualitas udara di Jakarta dapat membaik, dan warga dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.

Pramono Anung Minta BPKP Perkuat Pengawasan Transparansi Pemerintahan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Ibu Kota. Menurutnya, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan bebas dari potensi penyalahgunaan.

“Kami mengharapkan BPKP dapat memberikan pendampingan teknis dan evaluasi secara berkala agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat,” ujar Pramono dalam sebuah kesempatan.

Pramono menekankan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan lembaga pengawas seperti BPKP akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia juga berharap agar BPKP dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di Jakarta.

Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi, seperti peluncuran aplikasi e-budgeting dan e-monitoring yang memungkinkan masyarakat untuk memantau realisasi anggaran secara langsung. Namun, Pramono menyadari bahwa pengawasan eksternal dari BPKP tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara Pemprov DKI Jakarta dan BPKP, diharapkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terwujud, serta memberikan manfaat maksimal bagi warga Jakarta.