Pramono Dorong Pekerja Migran Asal DKI Jakarta Masuk Pasar Kerja Negara Maju

Jakarta — Dalam pertemuan dengan jajarannya, Pramono Anung menyoroti peluang besar bagi warga ­‐ terutama dari provinsi ­‐ DKI Jakarta untuk mengisi pasar kerja di luar negeri. Ia menegaskan bahwa menempatkan tenaga kerja ke “negara maju” menjadi bagian dari strategi untuk memanfaatkan kompetensi lokal sekaligus mengurangi tekanan pengangguran domestik.

Menurut Pramono, Jakarta memiliki karakteristik yang membedakannya dari wilayah lainnya — infrastruktur pelatihan kerja, akses ke pendidikan vokasi dan bahasa asing, hingga jaringan pencari kerja yang sudah lebih siap. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menjajaki skema penempatan ke luar negeri secara terencana.

Langkah ini sejalan dengan data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencatat peningkatan besar penempatan pekerja migran asal Indonesia, dan membuka peluang ke kawasan Eropa serta Asia Barat.

Pramono mendorong agar calon pekerja dari Jakarta mendapatkan pelatihan tambahan — termasuk peningkatan kemampuan bahasa, sertifikasi keahlian, serta orientasi kerja di negara tujuan — agar siap bersaing di pasar global.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa penempatan luar negeri harus dilakukan dengan mekanisme yang benar supaya tidak jatuh ke praktik kerja tak layak atau bahkan eksploitasi. Oleh sebab itu, Pramono menyebut bahwa kerja sama pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat sistem pelindungan, registrasi resmi, serta jaminan sosial bagi pekerja yang akan ke luar negeri.

Dengan skema yang matang, Pramono berharap bahwa warga Jakarta bisa menjadi bagian dari “duta tenaga kerja” Indonesia di lintas negara maju — bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi sebagai tenaga profesional yang membawa nilai tambah. Pemerintah pun akan terus memetakan negara-negara mitra yang memiliki kebutuhan nyata akan tenaga kerja dari Indonesia.

Gubernur Pramono Tegaskan ASN DKI Dilarang Pamer Gaya Hidup Mewah di Media Sosial

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI dilarang memamerkan gaya hidup mewah atau “flexing” di media sosial. Ia menilai perilaku tersebut tidak mencerminkan etos kerja dan pelayanan publik yang baik.

“Kalau ASN di Jakarta malas-malasan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan. Saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang, ganti pecat,” ujar Pramono saat memberikan sambutan di Opening Ceremony Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

Pramono menekankan bahwa ASN Jakarta harus menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta menjaga integritas sebagai pelayan publik.

Sebagai langkah konkret, Pemprov DKI Jakarta telah memberhentikan sementara Sekretaris Kelurahan Petojo Selatan, Febriwaldi, setelah disorot karena unggahan pamer gaya hidup mewah di media sosial. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menyebut pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan internal.

Pramono juga menegaskan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran sebesar Rp15 triliun, tunjangan kinerja (TPP) untuk ASN tetap dipertahankan agar kesejahteraan pegawai tetap terjaga.

Dengan langkah tegas ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas tinggi, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam menegakkan etika aparatur sipil negara.

Purbaya dan Pramono Bersatu Berantas Pakaian Bekas Impor, Dukung Kebangkitan Tekstil Lokal

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memberikan sinyal keras untuk menghentikan arus impor pakaian bekas (bekas pakai) yang selama ini marak di pasar-tradisional. Langkah ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan industri dalam negeri, tetapi juga menyisakan persoalan kesehatan dan lingkungan.

Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menerapkan mekanisme hukuman lebih tegas terhadap importir pakaian bekas ilegal (dalam bentuk bal atau balpres). Langkah-ini meliputi denda finansial, blacklist importir, serta penindakan yang tidak hanya pada barang tapi juga pelaku.

Sementara itu, Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ia mengajak dinas perdagangan dan UMKM di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para pedagang pakaian, khususnya mereka yang selama ini bergerak di pasar pakaian bekas impor. Tujuannya agar dapat beralih ke produk lokal yang legal dan mendukung industri dalam negeri.

Menurut Purbaya, selama ini penegakan terhadap impor pakaian bekas ilegal cenderung hanya memusnahkan barang dan memberi hukuman penjara, namun negara tidak memperoleh manfaat dari sisi penerimaan dan justru menanggung biaya besar. Ia menilai sistem tersebut perlu diubah agar impor ilegal ini bisa diputus akar-nya.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali sektor industri tekstil nasional yang dinilai terkikis oleh masuknya barang bekas impor dengan harga murah. Purbaya menegaskan bahwa fokus bukan sekadar menutup pasar pakaian bekas impor, tetapi membuka ruang untuk produk “Made in Indonesia” dan UMKM legal.

Di DKI Jakarta, Pramono mengungkap bahwa pedagang pakaian bekas impor sering hanya bertindak sebagai ‘reseller’ barang impor, dan ia menolak kondisi ini. Pemerintah provinsi siap mendampingi apabila dilakukan operasi pembersihan terhadap perdagangan pakaian bekas ilegal di pasar seperti Pasar Senen maupun Pasar Tanah Abang.

Meski begitu, tantangan tetap ada. Beberapa pengamat mencatat bahwa selain penindakan, perlu ada sistem pengawasan yang lebih sistematis dan kerjasama antar-lembaga untuk menutup celah impor ilegal, sekaligus memastikan pedagang lokal dan pelaku UMKM mendapat kesempatan berkembang.