Gubernur Kalbar Akan Temui Presiden Bahas Pengembalian Dana TKD

Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat tengah berada pada persimpangan antara harapan pembangunan dan realitas fiskal. Gubernur provinsi ini menyatakan akan menemui ‎Prabowo Subianto secara langsung untuk mengadvokasi agar pemangkasan atau penyesuaian alokasi TKD segera dievaluasi dan “dikembalikan” ke provinsi dalam bentuk yang lebih berpihak pada daerah.

Pemangkasan atau penyesuaian tersebut menimbulkan kegelisahan di kawasan Kalbar, di mana banyak program infrastruktur dan pelayanan dasar bergantung pada aliran TKD dari pusat. Di tengah kondisi tersebut, Pemprov menghadapi tantangan untuk menjaga kontinuitas pembangunan sekaligus memenuhi harapan masyarakat di provinsi yang selama ini menjadi salah satu daerah dengan kebutuhan tinggi terhadap alokasi pusat.

Implikasi Bagi Daerah

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan:

• Alokasi TKD yang lebih kecil dapat mempersempit ruang gerak pemerintah provinsi dalam menuntaskan proyek‑prioritas, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.
• Provinsi yang tergolong wilayah “tertinggal” atau memiliki keterbatasan dalam pendapatan asli daerah (PAD) akan lebih terdampak atas pemangkasan atau ketidakpastian alokasi pusat.
• Perwakilan daerah menyampaikan bahwa pertemuan langsung dengan Presiden menjadi momentum penting untuk menunjukkan fakta di lapangan: kebutuhan transfer yang nyata, kondisi fiskal daerah, dan urgensi layanan publik.

Pesan untuk Pemangku Kebijakan Pusat

Dalam konteks nasional, ketidakpuasan terhadap alokasi TKD bukan hanya persoalan angka atau anggaran, tetapi juga soal kepercayaan dan tata kelola. Pusat memandang bahwa mekanisme penyaluran dan penggunaan dana harus didukung oleh transparansi dan kinerja yang baik. Sebelumnya, ‎Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) menyebut bahwa penambahan atau pengembalian dana TKD hanya bisa diputuskan bila tata kelola keuangan daerah menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Pemprov Kalbar kini berharap bahwa audiensi langsung dengan Presiden dapat membuka ruang dialog dan evaluasi kebijakan secara menyeluruh — sehingga bukan hanya meminta “kembalinya dana”, tetapi membangun skema yang lebih adil dan berkelanjutan antara pusat‑daerah.

Langkah yang Perlu Diperhatikan Daerah

Sebagai bagian dari strategi tangguh menghadapi ketidakpastian alokasi, Pemprov Kalbar (dan daerah‑lain dengan kondisi serupa) juga dituntut untuk memperkuat aspek berikut:

• Meningkatkan serapan dan efektivitas alokasi yang sudah tersedia agar menjadi bukti kuat saat berdialog dengan pusat.
• Memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar menunjukkan hasil nyata sebelum mengajukan tambahan atau pengembalian alokasi.
• Meningkatkan komunikasi dengan pemangku kewenangan pusat tentang kondisi di daerah — agar kebijakan fiskal nasional pun memahami keragaman kondisi tiap‑provinsi.