Mendagri Tito: Sekda Adalah Jantung Birokrasi dan Kunci Sukses Pembangunan Daerah

Jakarta – Dalam sambutannya pada rapat koordinasi yang digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa posisi sekretaris daerah (Sekda) memegang peranan vital dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rakor yang mengusung tema “Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dengan Pemerintah Daerah 2025” ini dihadiri oleh para Sekda dan pimpinan Bappeda dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Menurut Tito, Sekda merupakan “jantung birokrasi daerah” yang harus mampu menggerakkan roda pemerintahan agar anggaran — khususnya dari APBD — tersalur tepat dan berdampak nyata.

Tito juga menyinggung sejumlah praktik baik di daerah sebagai contoh sukses. Salah satu yang disorot adalah dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, di mana belanja birokrasi ditekan sehingga dana bisa dialihkan ke program-prioritas masyarakat. Di samping itu, ia menyebut mekanisme pendapatan asli daerah (PAD) yang ditangani dengan sistem lebih transparan juga menjadi kunci keberhasilan tanpa membebani rakyat.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa daerah yang berhasil menangkap peluang dari program pusat – seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan – sekaligus memiliki rekam jejak kepala daerah dan Sekda yang baik, akan lebih prioritas mendapat dukungan. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dan kerjasama sektor swasta sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi lokal.

Dalam hal pengawasan dan efisiensi anggaran, Kemendagri akan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang hasil pemantauannya akan ditayang secara live agar publik bisa ikut mengawasi. Tak hanya itu, Tito mengungkapkan bahwa dirinya bersama tiga wakil menteri akan melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah guna memantau pelaksanaan program.

Tito menutup dengan mengingatkan bahwa sinergi antara forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan kolaborasi dengan elemen masyarakat menjadi fondasi untuk keberhasilan program-prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.