masyarakat – Geosiar.ID

KPK Pastikan Masyarakat Tetap Bisa Gunakan Whoosh Meski Proyek Sedang Diselidiki

Jakarta — KPK menyampaikan bahwa meski proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh, tengah diselidiki atas dugaan korupsi, masyarakat tetap diperbolehkan menggunakan layanan Whoosh secara normal. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara KPK, yang menyebut bahwa penyelidikan tidak berarti menghentikan operasional kereta.

Penyelidikan oleh KPK terkait proyek Whoosh sudah berjalan sejak awal 2025 dan masih berada dalam tahap “pencarian fakta” dan “pemrosesan awal bukti”. Dalam kesempatan ini, KPK menghimbau agar masyarakat yang memiliki informasi tambahan untuk segera melaporkan ke lembaga antirasuah demi mempercepat proses.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan tajam publik terhadap besaran biaya dan nilai proyek, yang dibandingkan dengan estimasi di negara lain—menimbulkan dugaan mark-up yang kini menjadi bahan studi KPK.

Meski begitu, KPK menegaskan bahwa hak publik untuk memakai layanan tetap utuh. Instansi tersebut mengingatkan bahwa penggunaan Whoosh oleh masyarakat tidak otomatis terkait dengan risiko hukum, selama proses penyelidikan berlangsung secara terpisah dari operasi layanan publik.

Dalam pernyataannya, KPK juga mengingatkan bahwa penyelidikan seperti ini memerlukan waktu dan ketelitian untuk memastikan siapa pihak yang terlibat serta keterangan yang cukup sebelum proses dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Dengan demikian, masyarakat pengguna Whoosh dapat tetap memanfaatkan moda transportasi tersebut tanpa perlu khawatir terkait penyelidikan yang sedang berlangsung — namun tetap pantas untuk mengikuti perkembangan resmi agar memperoleh transparansi mengenai langkah lanjutan kasus ini.

Dicha Agustria Berita kemensetjen lahan masyarakat transmigrasi

Kemensetjen Kawasan Transmigrasi Diperkuat, Lahan Siap Untuk Masyarakat Berdaya

Jakarta — Program transmigrasi yang dikelola oleh Kementerian Transmigrasi kini makin mengarah pada pemberdayaan ekonomi dan pemberian lahan yang jelas bagi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah penyelesaian persoalan tumpang tindih status lahan di kawasan transmigrasi.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan strategi memperkuat kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan lahan yang produktif, akses hak kepemilikan yang jelas dan pembangunan kawasan pertumbuhan baru.

Dalam langkah terbaru, pemerintah menargetkan pembagian lahan seluas satu hingga dua hektar kepada keluarga transmigran sebagai bagian dari upaya reforma agraria dan pengentasan kemiskinan.

Kementerian juga menegaskan bahwa persoalan kepemilikan lahan yang selama ini menjadi hambatan—termasuk status kawasan hutan yang masih melekat pada sejumlah bidang transmigrasi—akan diperceppat penyelesaiannya melalui koordinasi lintas lembaga.

Dengan demikian, kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai “kawasan transmigrasi” tidak hanya menjadi lokasi relokasi, namun sedang diubah menjadi ekosistem terintegrasi antara pemukiman, usaha pertanian dan klaster ekonomi lokal. Program ini diharapkan mampu menciptakan basis ekonomi baru di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara optimal.

Masyarakat transmigran pun diingatkan untuk aktif dan memanfaatkan peluang yang terbuka. Pemerintah menekankan bahwa pemberian lahan harus diimbangi dengan kemampuan mengelola — agar dari sekadar tempat tinggal, kawasan transmigrasi bisa menjadi sumber penghidupan yang mandiri dan produktif.