konstitusi – Geosiar.ID

Janji Politik Bertemu Realitas Konstitusi: Tantangan Pemerintahan Baru

Jakarta — Ketika kampanye politik menjanjikan perubahan dan harapan warga, realitas tatkala pemerintahan berjalan sering kali menampakkan beban yang tak tertangani. Lebih tepatnya, janji‐janji politik yang menggema di masa pemilu ujung‐ujungnya bertemu dengan ketentuan konstitusi dan mekanisme negara yang sudah dibingkai oleh Undang‑Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta aturan turunannya.

Dalam posisi ini, negara menghadapi dua tantangan sekaligus: bagaimana “menagih” janji politik yang telah diucapkan selama kampanye, dan bagaimana menjalankan ketentuan konstitusi yang kadang tidak sepenuhnya sejalan dengan praktik politik. Konstitusi mewujudkan hak dan kewajiban warga negara serta tata kelola negara di atasnya. Namun, janji politik kerap muncul sebagai klaim aspirasi atau janji pendek kepada pemilih—yang jika terlambat direalisasikan, menimbulkan ekspektasi yang belum terpenuhi.

Contohnya, ketika pemimpin terpilih menyatakan akan membenahi sektor pendidikan, menghapus kemiskinan ekstrem, memperkuat demokrasi, atau menegakkan HAM masa lalu, di satu sisi rakyat menaruh harapan tinggi. Namun di sisi lain, struktur administratif, pembiayaan, regulasi, dan kewenangan konstitusional sering membuat implementasi berjalan lamban atau terpotong‐potong. Hal inilah yang kemudian digambarkan sebagai “hutang konstitusi” — yakni kewajiban negara yang belum terpenuhi sepenuhnya padahal secara konstitusional telah diamanahkan.

Bagi pemerintahan maupun lembaga negara, memahami gap antara “janji” dan “konstitusi” menjadi langkah penting. Tidak cukup sekadar menyampaikan janji di arena kampanye; yang paling esensial adalah menyelaraskan janji tersebut dengan kapasitas lembaga, regulasi yang berlaku, dan anggaran negara agar tidak menjadi sekadar retorika. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendengar janji, tetapi merasakan hasil.

Di tengah dinamika ini, publik dan media berfungsi sebagai pengingat bahwa negara bukan hanya soal siapa yang menang pemilu, tetapi soal bagaimana janji‐janji yang diucapkan dipertanggungjawabkan dalam kerangka konstitusi. Ketika mekanisme negara berjalan dengan baik—bersama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga—maka janji politik dapat berubah jadi kewajiban yang dipenuhi dengan bukti nyata.

Dicha Agustria Berita ekonomi keadilan konstitusi prioritas rakyat

Mewujudkan Ekonomi Konstitusi: Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Prioritas

JAKARTA – Dalam rangka memperkuat landasan hukum bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, para pakar hukum dan ekonomi mengusulkan pentingnya mewujudkan ekonomi konstitusi sebagai pilar utama dalam sistem hukum negara. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menurut Dr. Hadi Santoso, seorang pakar hukum tata negara, ekonomi konstitusi mengedepankan prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti keadilan sosial, pemerataan, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat. “Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan angka, tetapi harus memperhatikan distribusi yang adil dan keberlanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Dr. Hadi dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, ekonom senior Dr. Rina Wulandari menambahkan bahwa implementasi ekonomi konstitusi memerlukan sinergi antara peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal, dan program-program pembangunan yang pro-rakyat. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama kelompok rentan,” jelas Dr. Rina.

Sebagai langkah konkret, para peserta seminar merekomendasikan agar pemerintah melakukan revisi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai tidak lagi relevan dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta memperkuat peran lembaga pengawas untuk memastikan implementasi kebijakan ekonomi yang transparan dan akuntabel.

Dengan mewujudkan ekonomi konstitusi, diharapkan Indonesia dapat mencapai pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengutamakan angka pertumbuhan, tetapi juga menjamin kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat.