Kemensos dan BPS Pastikan Pemutakhiran Data Bansos Tambahan Lebih Tepat Sasaran

Jakarta — Untuk memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran, Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui sistem data penerima bantuan melalui mekanisme yang lebih ketat dan terstruktur. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan program bantuan yang lebih efektif.

Kemensos menyatakan bahwa data yang menjadi dasar penyaluran bantuan kini merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS, bukan sekadar data internal Kemensos saja.

Melalui sistem ini, penerima baru bisa masuk tiap triwulan, sedangkan yang dianggap tidak lagi layak bisa dikeluarkan, agar alokasi bantuan bisa diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan (desil 1–4).

Selain itu, Kemensos dan BPS bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala melalui survei lapangan dan pemadanan data administratif seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Data-data yang tidak memenuhi kriteria akan ditangani sebagai kesalahan dalam penyaluran (“inclusion error” atau “exclusion error”).

Misalnya, banyak penerima bantuan sosial yang ternyata masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN ataupun profesional tinggi – kategori yang sebenarnya tidak berada dalam daftar prioritas penerima. Beberapa dari mereka kemudian dicoret dari daftar.

Kemensos memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan memperbarui data melalui aplikasi dan layanan publik. Warga yang merasa layak namun belum menerima bantuan atau yang menemukan penerima yang tidak seharusnya mendapatkan dapat mengajukan sanggahan.

Dengan sistem dan mekanisme yang diperkuat ini, Kemensos berharap distribusi bansos tambahan akan semakin tepat sasaran—membantu keluarga miskin ekstrem, miskin dan rentan, serta meminimalkan alokasi yang melebar ke kelompok yang tidak layak.

Kemensos Coret 600 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online

Jakarta, 28 Oktober 2025 – Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret 600.000 penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti terlibat dalam praktik judi online (judol). Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa langkah tegas ini diambil setelah koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan penerima bansos dalam aktivitas judi online.

“Kita koordinasi dengan PPATK, dan ditemukan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi bermain judi online,” ujar Gus Ipul di Menara Reksadana, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kemensos telah mencoret nama-nama tersebut dari daftar penerima bansos. Namun, bagi mereka yang merasa keputusan ini keliru dan memiliki alasan kuat, Kemensos membuka kesempatan untuk reaktivasi dengan cara menghubungi RT/RW, Kelurahan, atau Dinas Sosial setempat, serta melalui aplikasi yang telah disediakan.

Gus Ipul menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyaluran bansos yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Kemensos berkomitmen untuk memperluas jangkauan bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang merugikan.

Kemensos Gelar Operasi Katarak di Donggala, Pulihkan Penglihatan Ratusan Lansia dan Disabilitas

Dalam rangka meningkatkan akses layanan kesehatan untuk kelompok rentan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan bakti sosial operasi katarak gratis di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 23-25 Oktober 2025 ini fokus menyasar para lansia dan penyandang disabilitas.

Prosesnya dimulai dengan tahap skrining terhadap 137 calon penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 123 orang dinyatakan layak dan kemudian menjalani operasi katarak dalam program ini.

Menurut Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Suratna, keberhasilan operasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kemensos untuk mewujudkan lansia yang hidup sehat, bermartabat dan tetap produktif. “Pemulihan penglihatan bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga soal mengembalikan semangat hidup, kemandirian, dan kemampuan mereka untuk tetap aktif bersosialisasi,” paparnya.

Untuk mendukung pemulihan pasca operasi, para penerima manfaat juga mendapat paket nutrisi senilai Rp 292.300 per orang. Tim medis kemudian melakukan kontrol ulang guna memastikan hasil operasi optimal dan meminimalkan komplikasi.

Salah satu penerima manfaat, Risma (67), berbagi rasa syukurnya: “Sudah lama sekali penglihatan saya seperti ada kabut … setelah dioperasi, alhamdulillah semuanya jadi terang… saya bisa melihat wajah cucu-cucu saya dengan jelas, bisa beraktivitas tanpa takut jatuh.”

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemensos dengan pemerintah kabupaten, ‎Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta dua yayasan mitra. Ke depan, Kemensos berencana memperluas jangkauan program inklusif seperti ini ke berbagai daerah di Indonesia.

Kemensos dan LPSK Bersinergi Perkuat Perlindungan bagi Kelompok Rentan

Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meningkatkan perlindungan dan layanan bagi kelompok masyarakat rentan. Kolaborasi ini berfokus pada penguatan program 12 Pemerlu Atensi Sosial (12-PAS), yang mencakup anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, korban kekerasan, hingga fakir miskin.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata. “Kami ingin memastikan bahwa kelompok rentan tidak hanya mendapat perlindungan, tapi juga kesempatan untuk hidup lebih layak,” ujarnya.

Pertemuan antara Kemensos dan LPSK digelar di Jakarta pada Kamis (23/10), dihadiri oleh Pelaksana Harian Ketua LPSK, Susilaningtyas. Melalui kolaborasi ini, kedua lembaga berkomitmen memperkuat layanan perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, serta pendampingan bagi penerima manfaat.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat kecil. “Kita ingin wong cilik iso gemuyu — rakyat kecil bisa tersenyum,” kata Gus Ipul menirukan pesan Presiden.

Dengan kemitraan ini, pemerintah berharap penanganan masalah sosial bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat rentan di Indonesia.