Ribuan Buruh Kepung Jakarta, Desak Kenaikan Upah dan Penghapusan Outsourcing
Jakarta — Hari ini, ribuan pekerja dari berbagai sektor menyalurkan aspirasinya di kawasan pusat pemerintahan di Jakarta. Para demonstran mendesak pemerintah dan DPR untuk segera memperhatikan dua poin utama: kenaikan upah minimum dan penghapusan sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa gerakan ini tidak sekadar tuntutan ekonomi jangka pendek, tetapi juga refleksi atas kondisi ketenagakerjaan yang dinilai tidak sejalan dengan dinamika biaya hidup dan perkembangan industri. Sebagai bagian dari agenda, kartu utama yang dibawa adalah penghentian outsourcing yang selama ini dianggap menempatkan pekerja di posisi lebih lemah — meskipun regulasi baru semestinya membatasi praktik tersebut.
Salah satu tuntutan konkret yang disuarakan adalah kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 % hingga 10,5 % menjelang tahun depan. Argumennya: inflasi dan pertumbuhan ekonomi tercatat menunjukkan angka yang cukup untuk mendukung peningkatan yang layak. Berdasarkan data yang disampaikan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diperkirakan mencapai 3,26 %, dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1%-5,2%. Dengan basis ini, buruh menilai kenaikan 8,5%-10,5% merupakan angka yang realistis.
Mengenai outsourcing, para pekerja menekankan bahwa meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyerukan pembatasan alih daya hanya untuk pekerjaan non-inti, kenyataannya “outsourcing” masih meluas, termasuk di BUMN dan perusahaan besar. Praktik tersebut dianggap mengurangi kepastian kerja dan menghambat hak pekerja atas pengembangan karir serta jaminan sosial.
Dalam sambutannya, pimpinan serikat pekerja menyebut aksi ini sebagai momentum penting untuk “menuntut keadilan kerja” dan agar pemerintah tidak kembali pada kebijakan yang mereka pandang kurang berpihak pada pekerja. Aksi mereka diberi nama ‘HOSTUM’ (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) — sebagai simbol bahwa isu yang diangkat tidak hanya upah tetapi juga bentuk struktural dalam hubungan kerja.
Meski demikian, pemerintah dan perwakilan pengusaha hingga saat ini belum memberikan komitmen publik yang langsung memuaskan para pekerja. Oleh karena itu, aksi hari ini dipandang sebagai langkah awal yang cukup signifikan dalam merebut perhatian publik dan pengambil kebijakan.
Aksi berlangsung dengan suasana relatif tertib, meski di beberapa titik kepadatan lalu-lintas sempat terjadi. Pihak kepolisian berada di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi sambil menjaga agar demonstrasi berjalan damai.
Para buruh menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tak kunjung ditanggapi secara serius, mereka akan kembali mengonsolidasikan aksi — bahkan bisa berskala lebih besar dan melibatkan daerah-daerah industri di luar Jakarta.

