Trump Jadikan Asia Tenggara Panggung Strategi Diplomatik dan Ekonomi
Jakarta, 28 Oktober 2025 – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memulai tur Asia Tenggara pertamanya sejak kembali menjabat pada Januari lalu. Kunjungan ini dimulai dengan menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana ia menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja, yang dikenal sebagai Kuala Lumpur Peace Accords. Kesepakatan ini merupakan hasil mediasi langsung Trump setelah bentrokan perbatasan antara kedua negara pada Juli lalu .
Setelah Malaysia, Trump melanjutkan perjalanannya ke Jepang, bertemu dengan Perdana Menteri perempuan pertama Jepang, Sanae Takaichi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas kerjasama strategis, termasuk pembelian kendaraan Ford, peningkatan impor kedelai dan gas alam dari AS, serta kesepakatan baru dalam bidang pertahanan dan rantai pasokan mineral kritis. Takaichi, yang memiliki latar belakang media dan fasih berbahasa Inggris, dinilai memiliki kedekatan ideologis dengan Trump, memudahkan tercapainya kesepakatan tersebut.
Trump juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, selama berada di Korea Selatan. Meskipun belum ada kontak resmi, Trump menyatakan kesediaannya untuk memperpanjang kunjungannya jika Kim setuju untuk bertemu. Ia bahkan menyebutkan kemungkinan melonggarkan sanksi sebagai insentif untuk pertemuan tersebut.
Dalam aspek ekonomi, Trump menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Malaysia dan Kamboja, yang mencakup sekitar 68% dari total perdagangan dua arah AS dengan negara-negara ASEAN. Kesepakatan ini menargetkan pengaruh ekonomi China di kawasan tersebut, dengan Malaysia dan Kamboja berkomitmen untuk bekerja sama dengan AS dalam pengendalian ekspor, penyaringan investasi, dan penghindaran tarif yang mengarah pada negara ketiga, kemungkinan besar merujuk pada China.
Namun, pendekatan Trump yang transaksional dan tidak terduga menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara ASEAN. Beberapa pemimpin khawatir bahwa kunjungan ini lebih berfokus pada kepentingan politik domestik AS dan persaingan dengan China, daripada membahas isu-isu penting seperti perubahan iklim, ekonomi digital, atau infrastruktur regional.