biaya – Geosiar.ID

BPJS Kesehatan Pastikan Tak Ada Batas Biaya untuk Perawatan Pasien DBD

Jakarta — Menanggapi lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang semakin marak di sejumlah daerah, BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) kembali menegaskan bahwa tidak diberlakukan plafon biaya dalam penanganan pasien DBD yang terdaftar di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa beban perawatan DBD sangat bervariasi—mulai dari rawat jalan hingga rawat inap—namun seluruh kebutuhan medis sesuai indikasi tetap dijamin tanpa batasan nominal untuk peserta aktif.

Menurut data yang dipaparkan, pada paruh pertama tahun 2025 tercatat sebanyak 166.665 peserta JKN menderita DBD, dengan lebih dari setengah di antaranya berusia di bawah 20 tahun. Ghufron mengatakan bahwa rata-rata biaya rawat jalan mencapai sekitar Rp 200.000–300.000, sementara rawat inap bisa sebesar Rp 4,5 juta per orang, tergantung tingkat keparahan.

Dengan kondisi tersebut, kebijakan tanpa plafon dimaksudkan agar penanganan pasien tidak terkendala karena anggaran dan prosedur klaim serta kebutuhan medis dapat terpenuhi dengan tepat waktu. BPJS menyebut bahwa pembayaran klaim rumah sakit kini dilakukan secara maksimal dalam 14 hari kerja setelah verifikasi secara digital.

Meski demikian, pihak BPJS mengingatkan agar peserta memastikan keanggotaan aktif dan prosedur rujukan dipenuhi—termasuk melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terlebih dahulu, kecuali dalam kondisi gawat darurat—agar layanan dijamin.

Kementerian Kesehatan sebelumnya juga menegaskan bahwa pengobatan DBD baik rawat jalan maupun inap memang termasuk layanan yang dijamin oleh JKN melalui BPJS Kesehatan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat tidak khawatir akan dibebani biaya besar jika seorang anggota keluarga dirawat karena DBD — terlebih saat musim hujan atau kondisi iklim yang memicu penyebaran virus dengue. Pemerintah dan BPJS pun mendorong upaya bersama, baik dari aspek pengendalian vektor (nyamuk) maupun akses layanan yang cepat dan tepat.

Dicha Agustria Berita biaya BPJS kesehatan kronis prolanis

Lewat Prolanis, BPJS Kesehatan Tekan Beban Biaya Penyakit Kronis

Jakarta – Dengan semakin meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus (DM), BPJS Kesehatan meluncurkan kembali program unggulannya, Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis), sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga kualitas hidup peserta dan meredam beban pembiayaan layanan kesehatan.

Direktur Pelayanan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati, menyatakan bahwa perubahan gaya hidup masyarakat — seperti pola makan tak sehat, kurang aktivitas fisik, dan terbiasa datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah sakit — telah mendorong angka penyakit kronis melonjak. Ia mengutip data hingga 2024, bahwa dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat sekitar 20,5 juta terdiagnosis hipertensi dan 7,4 juta menderita diabetes. Total pembiayaan untuk kedua kelompok penyakit itu mencapai sekitar Rp 30,5 triliun, yang juga meliputi penanganan komplikasi seperti gagal ginjal, stroke, dan penyakit jantung.

Dalam acara talkshow bertajuk “Sehat Bersama Prolanis” yang digelar pada 20 Oktober 2025, Lily menjelaskan bahwa sejak penerapan Prolanis, hingga Agustus 2025 telah tercatat lebih dari 4,8 juta peserta yang aktif — terdiri atas 3,3 juta pada hipertensi dan 2,1 juta pada diabetes. Program ini tidak hanya bertumpu pada pengobatan rutin, tetapi juga membangun layanan proaktif dan terintegrasi: konsultasi langsung ataupun via telemedicine, pengambilan obat bulanan, pemeriksaan penunjang seperti tekanan darah, gula darah, HbA1c, kolesterol dan fungsi ginjal, serta edukasi melalui kegiatan fisik dan klub peserta.

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga menyambut langkah ini sebagai bagian penting dari strategi promotif‑preventif. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Siti Nadia Tarmidzi, keberhasilan pengendalian penyakit kronis sangat bergantung pada deteksi dini melalui skrining kesehatan gratis di fasilitas primer, serta perubahan perilaku masyarakat agar tidak hanya berobat ketika sakit.

Sementara itu, perhatian juga tertuju pada perlunya pengembangan Prolanis agar mencakup spektrum penyakit kronis yang lebih luas, seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), hepatitis, hingga kanker. Sebagaimana disampaikan oleh anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Mahesa Paranadipa Maikel — program ini sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang dalam sistem JKN agar peserta tetap produktif dan biaya layanan tidak makin membengkak akibat penyakit lanjutan.

Dari sisi fasilitas kesehatan, Klinik Cahaya Kebagusan yang telah menjalankan Prolanis sejak 2015 mengungkap tantangan nyata: bagaimana mengajak peserta agar tidak hanya terdaftar, tetapi aktif mengikuti program. Kepala klinik, Grace Maria Kendek Allo, menyebut bahwa inovasi seperti senam kelompok dengan hadiah dan kegiatan outing antar peserta menjadi salah satu cara agar keterlibatan meningkat dan pengelolaan penyakit dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan kombinasi pendekatan medis, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor — dari pemerintah, fasilitas kesehatan, hingga komunitas peserta — diharapkan Prolanis dapat menjadi pemutus tren penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup jutaan peserta JKN di Indonesia.