Proyek Miliaran di Bawaslu Disorot, Ketua Rahmat Bagja Bantah Terlibat Dugaan Kerugian Negara

Jakarta — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, kini menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai dua proyek besar di institusinya yang diduga menimbulkan kerugian negara. Proyek pertama adalah pembangunan “Command Center” senilai Rp 339 miliar, dan proyek kedua adalah renovasi Gedung A dan B Bawaslu yang bernilai hingga Rp 715 miliar. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total potensi kerugian negara dari kedua proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 12,14 miliar.

Pelapor, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem), menuding terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan hasil fisik yang dicapai. “Ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan hasil fisik yang tercapai menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan negara,” ujar Koordinator Gabdem, Guntur Harahap.

Sementara itu, Rahmat Bagja membantah tudingan keterlibatan langsung dalam penyimpangan tersebut. Ia menyatakan bahwa laporan yang menyebut dirinya memiliki keterlibatan adalah “tidak benar”.

Kasus ini kini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat mendesak agar penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh termasuk memanggil para pihak yang diduga terlibat: Bagja sebagai penanggung jawab anggaran, serta pejabat pengadaan dan lainnya.

Pengembangan kasus ini menjadi penting karena menyentuh integritas lembaga pengawas pemilu dan penggunaan anggaran publik dalam proyek-infrastruktur internal. Publik berharap agar proses pengusutan berjalan transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap tata kelola keuangan di lembaga publik.

BPJS Kesehatan Hapus Tunggakan bagi Peserta yang Pindah Komponen, Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran

Jakarta — Pemerintah kini tengah mengevaluasi kebijakan penghapusan tunggakan iuran di BPJS Kesehatan sebagai langkah strategis untuk mengaktifkan kembali peserta yang selama ini terhambat aksesnya karena tunggakan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut bahwa fokus kebijakan ini adalah pada peserta yang telah berpindah komponen kepesertaan — misalnya dari segmen mandiri ke segmen penerima bantuan iuran (PBI) — namun masih tercatat memiliki tunggakan lama.

Menurut Ali Ghufron, pemutihan akan diberikan dengan syarat tepat sasaran, yakni hanya kepada kelompok peserta yang benar-benar tidak memiliki kemampuan finansial dan telah dialihkan statusnya menjadi PBI berdasarkan data resmi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).Dia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan merusak arus kas BPJS Kesehatan asalkan implementasinya terukur dan terverifikasi.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memberi catatan penting agar pemutihan tunggakan tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial. Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, mengingatkan agar peserta yang selama ini taat bayar iuran tidak merasa dirugikan oleh kebijakan ini.

Besaran tunggakan yang menjadi target pemutihan dilaporkan telah melampaui angka Rp 10 triliun untuk lebih dari 23 juta peserta yang tercatat menunggak.Pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme dan syarat penerapan agar penghapusan tunggakan ini dapat menjadi insentif bagi peningkatan kepatuhan dan tidak menurunkan disiplin pembayaran iuran.

Dengan langkah ini, diharapkan peserta yang selama ini berhenti aktif karena tunggakan dapat kembali mengakses layanan kesehatan melalui skema kepesertaan yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonominya, serta memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Ajak Negara OKI Investasi di Sektor Air Demi Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta — Pemerintah Indonesia semakin agresif dalam mendorong kolaborasi internasional di sektor air bersih dengan menyasar negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (OKI) sebagai mitra utama investasi dan pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini.

Menteri Dody menegaskan bahwa akses ke air bersih dan pengelolaan sumber daya air merupakan isu sentral tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-OKI lainnya yang menghadapi tantangan serupa: pertumbuhan populasi yang cepat, tekanan terhadap sumber daya alam, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar. Ia memandang modal asing dan kemitraan internasional sebagai kunci mempercepat realisasi sistem penyediaan air minum yang merata dan berkelanjutan.

Menurut Kementerian PU, terdapat sejumlah proyek “siap jalan” (ready-to-go) yang telah diidentifikasi dan bisa ditawarkan kepada investor dari negara OKI—mulai dari pembangunan jaringan distribusi air minum, irigasi modern, hingga sistem pengolahan air limbah. Pendekatan tersebut juga diharapkan dapat mendatangkan efek berganda: memperkuat ketahanan pangan melalui irigasi, menciptakan lapangan kerja di daerah terpencil, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa investasi di sektor air bukan sekadar soal profit jangka pendek, melainkan bagian dari strategi nasional menuju visi “Indonesia Emas 2045”. Untuk itu, reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas operator air daerah, serta peningkatan teknologi dan efisiensi menjadi “jembatan” penting agar investasi yang masuk benar-benar berdampak besar.

Menteri menyampaikan harapan bahwa negara-negara OKI dengan pengalaman atau kebutuhan serupa akan menjadi mitra yang sinergis. “Kita berbicara tentang air sebagai enabler pembangunan: pendidikan, kesehatan, produktivitas,” ujarnya. Ia juga mengajak investor dan lembaga keuangan internasional untuk melihat sektor air di Indonesia—dan di negara-OKI lainnya—sebagai peluang investasi strategis yang sekaligus membawa manfaat sosial.

Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat menjadi “hub” regional untuk pengembangan infrastruktur air dan teknologi terkait bagi dunia Islam, sambil menjawab target nasional berupa cakupan air minum jaringan perpipaan yang lebih luas dan layanan sanitasi yang lebih baik.

Mental dan Keberanian Jadi Kunci Sukses Timnas U-17 Indonesia di Piala Dunia 2025

Timnas U-17 Indonesia berhasil mencatatkan sejarah gemilang dengan lolos ke Piala Dunia U-17 2025 di Qatar. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, skuad Garuda Muda menunjukkan performa luar biasa di Piala Asia U-17 2025, yang juga menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Dunia.

Keberhasilan ini tidak lepas dari mental baja dan keberanian yang ditunjukkan oleh para pemain. Mereka tampil tanpa rasa takut menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Dengan strategi permainan yang solid dan semangat juang tinggi, Timnas U-17 Indonesia berhasil menyapu bersih tiga pertandingan di fase grup dengan kemenangan.

Pelatih Nova Arianto mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan tim terletak pada persiapan mental dan fisik yang matang. Selain itu, pemahaman taktik dan strategi permainan juga menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan.

Dengan lolosnya Timnas U-17 Indonesia ke Piala Dunia U-17 2025, mereka tidak hanya membawa kebanggaan bagi bangsa, tetapi juga membuka peluang bagi generasi muda Indonesia untuk berprestasi di kancah internasional.

Empat Polisi Nunukan Diberi Sanksi Etik dalam Kasus Narkoba

Jakarta – Empat anggota kepolisian dari Polres Nunukan, Kalimantan Utara, yang sebelumnya ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, kini hanya dikenakan sanksi etik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, yang menjelaskan bahwa unsur tindak pidana tidak terpenuhi karena kejadian tersebut terjadi di masa lalu dan barang bukti sudah tidak tersedia. Akibatnya, kasus ini dilimpahkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk diproses secara etik.

Sebelumnya, pada Juli 2025, empat personel kepolisian dari Polres Nunukan, termasuk Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Iptu Sony Dwi Hermawan, ditangkap oleh tim gabungan dari Mabes Polri di Resort D’Putri, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Penangkapan ini diduga terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas, menegaskan bahwa meskipun dua anggota yang terlibat kasus tersebut tidak lagi ditahan, proses hukum dan kode etik tetap berjalan sesuai prosedur. Ia menambahkan bahwa Propam Polri telah menangani kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan akuntabel.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggota kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan tegas, serta menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota kepolisian untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pramono Anung Minta BPKP Perkuat Pengawasan Transparansi Pemerintahan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Ibu Kota. Menurutnya, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan bebas dari potensi penyalahgunaan.

“Kami mengharapkan BPKP dapat memberikan pendampingan teknis dan evaluasi secara berkala agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat,” ujar Pramono dalam sebuah kesempatan.

Pramono menekankan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan lembaga pengawas seperti BPKP akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia juga berharap agar BPKP dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di Jakarta.

Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi, seperti peluncuran aplikasi e-budgeting dan e-monitoring yang memungkinkan masyarakat untuk memantau realisasi anggaran secara langsung. Namun, Pramono menyadari bahwa pengawasan eksternal dari BPKP tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara Pemprov DKI Jakarta dan BPKP, diharapkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terwujud, serta memberikan manfaat maksimal bagi warga Jakarta.

Wamendagri Tegaskan Peran Penting Dinas Kesehatan dalam Program MBG dan Pengendalian Tembakau

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya peran Dinas Kesehatan dalam mendukung berbagai program kesehatan nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan tuberkulosis (TBC), stunting, dan pengendalian tembakau. Menurutnya, kesehatan merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju di masa depan.

“Negara maju dalam 20 tahun ke depan tidak mungkin tercapai jika masih banyak pekerjaan rumah terkait faktor manusia, termasuk kesehatan, yang belum terselesaikan,” ujar Bima Arya dalam Pelatihan dan Lokakarya Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (21/10).

Bima mengajak seluruh Kepala Dinas Kesehatan untuk bersama-sama mengawal dan meningkatkan kualitas program MBG. Ia meyakini bahwa MBG tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga dapat membangun ekosistem ekonomi baru di masyarakat.

Selain itu, Bima juga menyoroti pentingnya pengendalian tembakau sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ia berharap Dinas Kesehatan dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung pengendalian tembakau di daerah masing-masing.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program-program kesehatan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, menuju Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Nusron Wahid Ungkap Kasus Satu Tanah Punya Empat Sertifikat, BPN dan KPK Bersinergi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait praktik pertanahan di Indonesia. Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nusron menyebutkan adanya kasus di mana satu bidang tanah memiliki empat sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda.

“Ini adalah contoh nyata dari penyakit dalam sistem pertanahan kita,” ujar Nusron. Dia menekankan bahwa kasus seperti ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait.

Lebih lanjut, Nusron menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan evaluasi terhadap sistem bisnis proses di bidang pertanahan yang sudah berusia 15 tahun tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa sistem yang ada saat ini tidak lagi menjadi celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung upaya ATR/BPN dalam memperbaiki sistem pertanahan. “Kami akan berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap proses pertanahan berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Nusron menginstruksikan agar seluruh sertifikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 1997 segera diverifikasi ulang. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data pertanahan di seluruh Indonesia.

Kemenbud Apresiasi Pegiat Budaya di Momentum Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan menyelenggarakan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Tahun 2025 Tahap II dengan tema “Merawat Harmoni Budaya, Menginspirasi Dunia”. Acara ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan capaian satu tahun program dan kinerja Kemenbud.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari para individu, komunitas, dan lembaga yang telah mendedikasikan diri dalam upaya pemajuan kebudayaan. Beliau menekankan bahwa Anugerah ini merupakan bentuk pengakuan negara atas kerja-kerja konsisten dan inovasi yang sering lahir jauh dari sorotan publik, tetapi berdampak bagi masyarakat.

AKI hadir sebagai wujud upaya nyata pemerintah dalam melestarikan dan merayakan kerja nyata pemajuan kebudayaan. Melalui penghargaan ini, Kemenbud berharap dapat mendorong semangat para pegiat budaya untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam memperkaya khazanah budaya Indonesia.

Wakapolri Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas dalam Reformasi Polri

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Dedi Prasetyo, menekankan pentingnya pembenahan profesionalisme dan akuntabilitas dalam tubuh Polri. Hal ini disampaikan dalam Seminar Internasional bertema “Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional” yang digelar di Pusdik Binmas Polri, Semarang, Jawa Tengah.

Dalam seminar tersebut, Komjen Dedi menyatakan bahwa pasca-peristiwa demonstrasi ricuh pada akhir Agustus yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat semakin sadar akan pentingnya akuntabilitas lembaga penegak hukum. Ia menambahkan bahwa tuntutan publik terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai pondasi pemulihan kepercayaan masyarakat.

Komjen Dedi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan produktivitas guna mencapai ketahanan pangan nasional. Ia berharap melalui kolaborasi antara polisi dan masyarakat, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama demi terciptanya Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.