5 Cara Cepat Redakan Asam Lambung Naik, dari Air Hangat hingga Permen Karet

Naiknya asam lambung atau refluks asam adalah kondisi umum yang dapat menyebabkan sensasi terbakar di dada (heartburn), mual, dan rasa tidak nyaman lainnya. Untuk mengatasi kondisi ini, beberapa langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan antara lain:

1. Minum Air Hangat Secara Perlahan

Mengonsumsi air hangat dapat membantu meredakan gejala asam lambung naik. Namun, penting untuk meminumnya secara perlahan agar tidak memperburuk kondisi.

2. Konsumsi Jahe

Jahe memiliki sifat antiradang yang dapat membantu meredakan iritasi pada saluran cerna dan mencegah naiknya asam lambung. Konsumsi jahe dalam bentuk air rebusan atau kapsul dapat menjadi pilihan.

3. Mengunyah Permen Karet

Mengunyah permen karet dapat merangsang produksi air liur yang membantu menetralkan asam lambung dan mempercepat proses pencernaan.

4. Mengonsumsi Obat Antasida

Obat antasida dapat membantu menetralkan asam lambung dan meredakan gejala yang muncul. Namun, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsinya.

5. Beristirahat dan Menghindari Stres

Stres dapat memperburuk gejala asam lambung naik. Oleh karena itu, penting untuk beristirahat dan menghindari stres guna mendukung proses penyembuhan.

Jika gejala asam lambung naik tidak kunjung membaik atau semakin parah, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Marc Klok Bangga Persib Raih Kemenangan Meski Hanya 10 Pemain

Marc Klok, gelandang Persib Bandung, mengungkapkan rasa bangganya setelah timnya berhasil meraih kemenangan meskipun harus bermain dengan 10 pemain. Menurut Klok, kemenangan tersebut menunjukkan semangat juang dan kekompakan tim yang luar biasa.

“Kami menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi sulit, kami tetap bisa meraih hasil positif. Ini adalah bukti bahwa semangat tim kami tidak pernah padam,” ujar Klok.

Klok juga menambahkan bahwa kemenangan ini menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pemain untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. “Kami akan terus berusaha dan tidak akan pernah menyerah,” tegasnya.

Dengan hasil ini, Persib Bandung semakin memperkuat posisinya di papan atas klasemen sementara dan semakin optimis dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Ribuan Personel Polda Sumbar Bersihkan Pantai Purus, Tunjukkan Kepedulian Lingkungan

Padang, 28 Oktober 2025 – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi bersih pantai di Pantai Purus, Kota Padang, pada Minggu (26/10). Kegiatan bertajuk “Sinergi Demi Pantai Lestari” ini melibatkan ribuan peserta, termasuk personel kepolisian, pemerintah daerah, komunitas lingkungan, pelajar, dan masyarakat umum.

Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi bagi lingkungan,” ujarnya.

Aksi bersih pantai ini juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh keluarga besar Polri untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian dan cinta alam kepada anak-anak sejak dini. Menurut Irjen Gatot, kegiatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut,” ujar Kajati Sumbar, Muhibuddin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dengan kegiatan ini, Polda Sumbar berharap dapat menginspirasi daerah lain untuk melaksanakan aksi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, serta memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat.

Polantas Menyapa, Wujud Baru Kehadiran Polisi Lalu Lintas yang Lebih Humanis

Jakarta, 28 Oktober 2025 – Program layanan publik Polantas Menyapa, yang digagas oleh jajaran Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri), terus bergeliat di berbagai daerah. Gagasan ini dirancang agar petugas lalu lintas hadir tidak hanya sebagai pengatur arus, namun juga sebagai sahabat masyarakat—memberi rasa aman, nyaman, dan kemudahan dalam akses layanan publik.

Menurut Irjen Agus Suryonugroho selaku Kakorlantas Polri, “Polantas Menyapa bukan sekadar interaksi, tapi hadir untuk memberikan manfaat nyata kepada pengguna jalan.”

Beberapa inisiatif konkret yang telah berjalan:

• Di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Ditlantas Polda setempat membagikan paket sembako — sayur-mayur, telur dan bahan pangan lainnya — kepada tukang parkir, driver ojek online dan warga di jalan.
• Di Klaten, petugas Satlantas bersama Pasis Akademi Kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi rawan serta mendampingi warga menyeberang jalan, dalam rangka meningkatkan pelayanan humanis.
• Di Grobogan dan Purbalingga, program ini diterapkan di loket pelayanan BPKB, dengan petugas yang secara aktif menyapa dan membimbing masyarakat dalam proses administrasi kendaraan.
• Di Badung (Bali), Satlantas setempat menggandeng pecalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas serta memperkuat sinergi dengan masyarakat adat.

Melalui langkah-langkah tersebut, polisi lalu lintas ingin menegaskan bahwa peran mereka bukan hanya di belakang palang atau lampu lalu lintas, tapi juga hadir secara langsung di tengah masyarakat, mengedukasi, membantu dan menciptakan suasana layanan yang bersahabat.

Dengan momentum ini, Korlantas Polri berharap bahwa kehadiran petugas semakin dirasakan sebagai bagian dari solusi—bukan sekadar pengawas. Efeknya diharapkan bukan hanya pada tertib berlalu lintas, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi.

Mikroplastik di Udara dan Hujan Ancam Kesehatan Paru, Dokter Peringatkan Bahaya Jangka Panjang

Jakarta — Partikel mikroplastik yang kini terdeteksi tidak hanya dalam air dan tanah, tetapi juga di udara perkotaan dan hujan diperingatkan oleh para pakar kesehatan sebagai ancaman serius bagi fungsi paru-paru manusia.

Menurut spesialis paru, Agus Dwi Susanto, ukuran partikel mikroplastik menentukan seberapa dalam partikel itu dapat masuk ke sistem pernapasan, dan paparan jangka panjang dapat menimbulkan gangguan mulai dari iritasi ringan hingga penyakit paru-paru kronis.

Sebagai contoh, mikroplastik ukuran lebih besar dari sekitar 5 mikrometer biasanya tertahan di saluran napas atas dan menyebabkan gejala seperti hidung berair, gatal-tenggorokan dan batuk. Sementara partikel berukuran antara 0,5 hingga 5 mikrometer bisa masuk hingga saluran napas bawah atau alveoli, memicu peradangan paru, batuk berdahak, hingga sesak napas. Dalam jangka panjang, paparan ini bisa meningkatkan risiko penyakit seperti Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), fibrosis paru bahkan kanker paru.

Temuan terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan adanya mikroplastik dalam air hujan di Jakarta—yang menunjukkan bahwa siklus pencemaran plastik telah mencapai atmosfer dan dapat kembali ke manusia melalui inhalasi maupun konsumsi makanan/minuman yang terkontaminasi.

Meski banyak aspek masih memerlukan penelitian lebih lanjut, para ahli menyerukan agar masyarakat mengambil langkah pencegahan:

• Gunakan masker saat berada di luar ruangan terutama saat debu atau polusi udara tinggi.
• Tingkatkan daya tahan tubuh melalui istirahat cukup dan nutrisi baik, sehingga tubuh lebih mampu menghadapi paparan tersebut.
• Kurangi penggunaan produk plastik sekali pakai, hindari pembakaran sampah plastik, dan kelola limbah plastik dengan benar agar menekan jumlah mikroplastik yang terlepas ke lingkungan.

Paparan mikroplastik ini menjadi tantangan baru kesehatan lingkungan yang tidak tampak secara langsung oleh masyarakat, namun dampaknya bisa terasa jauh ke dalam tubuh manusia—khususnya sistem pernapasan. Pemerintah dan lembaga kesehatan pun diingatkan untuk mengintensifkan pengawasan dan edukasi publik agar risiko yang muncul tidak semakin meluas.

Bangkit dari Keterpurukan, Marc Klok Temukan Kunci Sukses Bersama Persib

Bandung — Setelah periode yang penuh kegagalan bersama Tim Nasional Indonesia, gelandang dan kapten Persib Bandung, Marc Klok, menunjukkan kebangkitan signifikan dalam kariernya di tingkat klub. Ia kini menegaskan bahwa kepercayaan diri, kepemimpinan, dan fokus jangka panjang menjadi kunci bangkitnya dan juga kebangkitan tim.

Pada kompetisi sebelumnya bersama Timnas, Klok mengalami tekanan dan hasil yang mengecewakan, termasuk kegagalan lolos ke turnamen besar serta performa individu yang tidak sesuai harapan. Namun di Persib, ia berhasil membalikkan keadaan. Ia menyebut bahwa “kepercayaan dari pelatih, suporter, dan rekan satu tim” menjadi fondasi perubahan performa.

Sebagai kapten, Klok melakukan lebih dari sekadar mengatur permainan di lapangan — ia menjadikan suasana tim sebagai fondasi, membangun komunikasi antar pemain, dan menjaga mental seluruh skuad ketika Persib sempat tercecer dari posisi serius juara. “Kita harus bangkit… hasil mengecewakan sudah terjadi, sekarang waktunya bangkit,” ujarnya menanggapi kekalahan Persib beberapa waktu lalu.

Hasilnya terlihat jelas: Persib berhasil meraih gelar juara liga secara berturut-turut (back to back) dan Klok menjadi jantung dari pencapaian tersebut. Di sisi pribadi, ia juga memperpanjang kontraknya hingga 2027 sebagai bentuk komitmennya terhadap klub dan proyek panjang yang sedang dibangunnya bersama manajemen dan suporter.

Bagi Klok, momen “jatuh” bersama Timnas adalah pelajaran penting: bahwa keahlian teknis saja tidak cukup tanpa kepemimpinan dan mental yang tangguh. Kini, dengan mindset baru dan situasi yang lebih stabil di klub, ia yakin sepak bolanya — dan Persib — akan semakin tangguh menghadapi kompetisi domestik dan internasional.

Sebagai catatan, Klok pun menegaskan bahwa proses bangkit bukan instan. Ia mengatakan bahwa membangun konsistensi, memperbaiki aspek taktik dan fisik, serta menjaga mental tim adalah tiga pilar yang ia pegang untuk menjaga momentum keberhasilan Persib saat ini.

KPK Bongkar Skema Suap Proyek di OKU, Wakil Ketua DPRD Jadi Tersangka

Jakarta — Penyidik KPK tengah mendalami dugaan korupsi proyek infrastruktur yang mengemuka dalam rapat pembahasan anggaran daerah Kabupaten OKU untuk tahun anggaran 2025. Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPRD OKU bersama Kepala Dinas PUPR setempat telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, kasus bermula ketika pembahasan RAPBD Kabupaten OKU pada Januari 2025 — di mana perwakilan DPRD dilaporkan meminta jatah pokok-pikiran (pokir) yang kemudian digeser menjadi proyek fisik di Dinas PUPR.

Angka pokir yang disepakati awal mencapai sekitar Rp 45 miliar, dengan alokasi khusus untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU sebesar Rp 5 miliar serta anggota DPRD Rp 1 miliar. Karena keterbatasan anggaran, nilai proyek menjadi turun menjadi sekitar Rp 35 miliar. Namun, fee atau komisi tetap disepakati sekitar 20 persen untuk DPRD dan 2 persen untuk Dinas PUPR.

Kasus ini kemudian memuncak ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Maret 2025 di OKU, yang mengamankan Kepala Dinas PUPR OKU, beberapa anggota DPRD, dan pihak swasta. Dari lokasi OTT, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp 2,6 miliar.

Dinas PUPR OKU diduga menawarkan sembilan proyek fisik kepada kontraktor swasta, termasuk pembangunan dan perbaikan rumah dinas bupati, peningkatan jalan, dan pembangunan jembatan, dengan skema pinjam‐bendera perusahaan dari luar provinsi untuk memenangkan proyek.

Kini, setelah penetapan tersangka, KPK akan menggali lebih jauh apakah terdapat keterlibatan pejabat daerah lainnya, termasuk bupati atau wakil bupati OKU. Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah tekanan efisiensi anggaran dan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat guna.

Cak Imin Dorong Perubahan Paradigma Bansos: Dari Bantuan ke Pemberdayaan

Jakarta – Pemerintah melalui Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa program bantuan sosial selama ini akan mengalami “pergeseran paradigma”, dari sekadar penyaluran bantuan ke arah pemberdayaan dan mandiri secara ekonomi.

Muhaimin menegaskan bahwa bantuan sosial bukan lagi dianggap sebagai “subsidi abadi” bagi penerima, namun sebagai jembatan agar setiap rumah tangga penerima dapat keluar dari kemiskinan dalam waktu tertentu.

Dia juga mengingatkan bahwa meskipun total anggaran bansos pernah mencapai sekitar Rp 500 triliun per tahun, namun masih banyak kasus penerima yang tidak sesuai kriteria — atau bantuan yang “tidak kelihatan bentuknya”.

Sebagai langkah konkret, Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah akan memperketat data tunggal penerima bansos serta mekanisme “keluar” bagi penerima yang sudah dianggap mampu.

Dengan pendekatan ini, dia berharap program bansos dapat lebih tepat sasaran dan memiliki dampak jangka panjang: membantu masyarakat menengah bawah naik kelas dan mengurangi beban anggaran secara efisien.

Meski demikian, proses “pergeseran” ini menimbulkan tantangan: mulai dari penataan basis data, koordinasi antar-kementerian/lembaga, hingga bagaimana memastikan bahwa penerima yang sudah “naik kemampuan” benar-benar bebas dari bantuan dan tidak ada stigma negatif.

Muhaimin pun meminta masyarakat dan pihak daerah untuk aktif melapor jika menemukan penerima bantuan yang tidak berhak, atau justru yang layak belum memperoleh bantuan. Hal ini bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos.

Menjaga Keadilan di Tanah Adat: Kisah Jaksa Jayawijaya di Tengah Tantangan Pegunungan Papua

Wamena — Di tengah pegunungan dan adat yang kuat di Kabupaten Jayawijaya, seorang jaksa muda menerima tugas yang tak mudah: bukan sekadar menangani perkara, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hukum negara dan norma masyarakat adat.

Ketika Boston Robert Marganda Siahaan ditetapkan sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Jayawijaya, ia kewalahan sekaligus terpanggil. Penugasan ke wilayah yang memiliki tantangan geografis, infrastruktur terbatas, dan konflik sosial yang rutin muncul membuatnya harus bekerja ekstra.

Dalam menjalankan tugasnya, Boston menyadari satu hal penting: “Hukum tak bisa jalan sendiri jika tak menyentuh adat dan nilai-nilai lokal.” Ia melihat bahwa masyarakat di Jayawijaya sangat menghormati mekanisme penyelesaian adat — yang dalam banyak kasus mengambil alih sebelum sistem formal masuk.

Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa mekanisme adat tidak boleh menggantikan hukum positif yang melindungi hak asasi dan keadilan. Dalam satu pertemuan bersama tokoh adat, ia mengatakan bahwa pihaknya berupaya “mengharmonisasikan” dua sistem tersebut agar masyarakat merasa dilayani dan hukum tetap ditegakkan.

Untuk membuat pendekatan ini nyata, timnya melakukan kegiatan seperti “Jaksa Masuk Sekolah”, sosialisasi ke kampung-kampung, dan mendampingi kepala kampung dalam pengelolaan dana desa supaya tak terjadi penyalahgunaan yang bisa memancing konflik adat maupun hukum.

Meski begitu, konflik tetap muncul: salah satu contoh di Jayawijaya memperlihatkan bagaimana sebuah kasus KDRT yang awalnya diselesaikan lewat denda adat akhirnya berkembang menjadi pembunuhan—menunjukkan bahwa jika hukum negara dan adat tak berjalan seiring, risiko meningkat.

Boston mengenang bahwa tugas di Jayawijaya bukan semata pekerjaan – itu kewajiban moral. “Jauh dari keluarga, fasilitas terbatas – tapi amanah ini harus dijalankan,” ujarnya. Ia berharap model kerja ini bisa menjadi contoh di daerah-tertinggal lain.

Ahok Soroti Jalan Beda Tinggi di Penjaringan: Proyek Mangkrak Sejak 2016

Jakarta Utara – Sebuah proyek peninggian jalan di kawasan Jalan Inspeksi Kali Duri, Pejagalan, Penjaringan, kembali menjadi sorotan. Proyek itu terbengkalai selama bertahun-tahun, menyebabkan satu lajur jalan lebih tinggi sekitar 30-40 cm dibanding lajur lainnya. Warga menyebut ketidakrataan ini sudah berlangsung sejak sekitar 2014–2016 dan telah menyebabkan beberapa kendaraan terperosok.

Menurut keterangannya, pekerjaan awal dilakukan oleh pengembang swasta lewat program CSR pada tahun 2016. Namun lajur yang lebih rendah tak kunjung selesai, sehingga kondisi jalan menjadi miring dan menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.

Menanggapi hal ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saat proyek dimulai, mengaku sudah tidak sepenuhnya mengingat detail pelaksanaannya. Namun menurutnya, proyek yang menggunakan dana APBD seharusnya tidak mangkrak seperti ini.

Pemerintah Provinsi DKI melalui Pramono Anung selaku Gubernur kini melakukan langkah peninjauan langsung kawasan tersebut pada 27 Oktober 2025. Pramono menyatakan akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak pengembang dan Dinas Bina Marga untuk segera menyelesaikan pekerjaan ataupun mengambil alih penyelesaiannya apabila pengembang enggan bertanggung-jawab.

Sementara itu, Ketua RW setempat menuturkan bahwa warga telah berkali-kali menyampaikan pengajuan melalui Musrenbang agar kondisi jalan yang “tinggi sebelah” itu diperbaiki. Keluhan utama adalah kondisi sempit dan miringnya lajur yang dapat membahayakan, terutama saat hujan atau malam hari tanpa marka jalan yang jelas.

Kasus ini menjadi gambaran tantangan penyelesaian proyek infrastruktur di tingkat lokal — mulai dari pembiayaan (CSR vs APBD), koordinasi antar pemangku kepentingan, hingga keberlanjutan pekerjaan setelah pergantian pemerintahan. Di wilayah padat seperti Penjaringan, ketidakseimbangan elevasi jalan bukan hanya soal kenyamanan tetapi juga faktor keselamatan dan aksesibilitas warga.