Polantas Menyapa, Wujud Baru Kehadiran Polisi Lalu Lintas yang Lebih Humanis

Jakarta, 28 Oktober 2025 – Program layanan publik Polantas Menyapa, yang digagas oleh jajaran Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri), terus bergeliat di berbagai daerah. Gagasan ini dirancang agar petugas lalu lintas hadir tidak hanya sebagai pengatur arus, namun juga sebagai sahabat masyarakat—memberi rasa aman, nyaman, dan kemudahan dalam akses layanan publik.

Menurut Irjen Agus Suryonugroho selaku Kakorlantas Polri, “Polantas Menyapa bukan sekadar interaksi, tapi hadir untuk memberikan manfaat nyata kepada pengguna jalan.”

Beberapa inisiatif konkret yang telah berjalan:

• Di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Ditlantas Polda setempat membagikan paket sembako — sayur-mayur, telur dan bahan pangan lainnya — kepada tukang parkir, driver ojek online dan warga di jalan.
• Di Klaten, petugas Satlantas bersama Pasis Akademi Kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi rawan serta mendampingi warga menyeberang jalan, dalam rangka meningkatkan pelayanan humanis.
• Di Grobogan dan Purbalingga, program ini diterapkan di loket pelayanan BPKB, dengan petugas yang secara aktif menyapa dan membimbing masyarakat dalam proses administrasi kendaraan.
• Di Badung (Bali), Satlantas setempat menggandeng pecalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas serta memperkuat sinergi dengan masyarakat adat.

Melalui langkah-langkah tersebut, polisi lalu lintas ingin menegaskan bahwa peran mereka bukan hanya di belakang palang atau lampu lalu lintas, tapi juga hadir secara langsung di tengah masyarakat, mengedukasi, membantu dan menciptakan suasana layanan yang bersahabat.

Dengan momentum ini, Korlantas Polri berharap bahwa kehadiran petugas semakin dirasakan sebagai bagian dari solusi—bukan sekadar pengawas. Efeknya diharapkan bukan hanya pada tertib berlalu lintas, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi.

Mikroplastik di Udara dan Hujan Ancam Kesehatan Paru, Dokter Peringatkan Bahaya Jangka Panjang

Jakarta — Partikel mikroplastik yang kini terdeteksi tidak hanya dalam air dan tanah, tetapi juga di udara perkotaan dan hujan diperingatkan oleh para pakar kesehatan sebagai ancaman serius bagi fungsi paru-paru manusia.

Menurut spesialis paru, Agus Dwi Susanto, ukuran partikel mikroplastik menentukan seberapa dalam partikel itu dapat masuk ke sistem pernapasan, dan paparan jangka panjang dapat menimbulkan gangguan mulai dari iritasi ringan hingga penyakit paru-paru kronis.

Sebagai contoh, mikroplastik ukuran lebih besar dari sekitar 5 mikrometer biasanya tertahan di saluran napas atas dan menyebabkan gejala seperti hidung berair, gatal-tenggorokan dan batuk. Sementara partikel berukuran antara 0,5 hingga 5 mikrometer bisa masuk hingga saluran napas bawah atau alveoli, memicu peradangan paru, batuk berdahak, hingga sesak napas. Dalam jangka panjang, paparan ini bisa meningkatkan risiko penyakit seperti Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), fibrosis paru bahkan kanker paru.

Temuan terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan adanya mikroplastik dalam air hujan di Jakarta—yang menunjukkan bahwa siklus pencemaran plastik telah mencapai atmosfer dan dapat kembali ke manusia melalui inhalasi maupun konsumsi makanan/minuman yang terkontaminasi.

Meski banyak aspek masih memerlukan penelitian lebih lanjut, para ahli menyerukan agar masyarakat mengambil langkah pencegahan:

• Gunakan masker saat berada di luar ruangan terutama saat debu atau polusi udara tinggi.
• Tingkatkan daya tahan tubuh melalui istirahat cukup dan nutrisi baik, sehingga tubuh lebih mampu menghadapi paparan tersebut.
• Kurangi penggunaan produk plastik sekali pakai, hindari pembakaran sampah plastik, dan kelola limbah plastik dengan benar agar menekan jumlah mikroplastik yang terlepas ke lingkungan.

Paparan mikroplastik ini menjadi tantangan baru kesehatan lingkungan yang tidak tampak secara langsung oleh masyarakat, namun dampaknya bisa terasa jauh ke dalam tubuh manusia—khususnya sistem pernapasan. Pemerintah dan lembaga kesehatan pun diingatkan untuk mengintensifkan pengawasan dan edukasi publik agar risiko yang muncul tidak semakin meluas.

Bangkit dari Keterpurukan, Marc Klok Temukan Kunci Sukses Bersama Persib

Bandung — Setelah periode yang penuh kegagalan bersama Tim Nasional Indonesia, gelandang dan kapten Persib Bandung, Marc Klok, menunjukkan kebangkitan signifikan dalam kariernya di tingkat klub. Ia kini menegaskan bahwa kepercayaan diri, kepemimpinan, dan fokus jangka panjang menjadi kunci bangkitnya dan juga kebangkitan tim.

Pada kompetisi sebelumnya bersama Timnas, Klok mengalami tekanan dan hasil yang mengecewakan, termasuk kegagalan lolos ke turnamen besar serta performa individu yang tidak sesuai harapan. Namun di Persib, ia berhasil membalikkan keadaan. Ia menyebut bahwa “kepercayaan dari pelatih, suporter, dan rekan satu tim” menjadi fondasi perubahan performa.

Sebagai kapten, Klok melakukan lebih dari sekadar mengatur permainan di lapangan — ia menjadikan suasana tim sebagai fondasi, membangun komunikasi antar pemain, dan menjaga mental seluruh skuad ketika Persib sempat tercecer dari posisi serius juara. “Kita harus bangkit… hasil mengecewakan sudah terjadi, sekarang waktunya bangkit,” ujarnya menanggapi kekalahan Persib beberapa waktu lalu.

Hasilnya terlihat jelas: Persib berhasil meraih gelar juara liga secara berturut-turut (back to back) dan Klok menjadi jantung dari pencapaian tersebut. Di sisi pribadi, ia juga memperpanjang kontraknya hingga 2027 sebagai bentuk komitmennya terhadap klub dan proyek panjang yang sedang dibangunnya bersama manajemen dan suporter.

Bagi Klok, momen “jatuh” bersama Timnas adalah pelajaran penting: bahwa keahlian teknis saja tidak cukup tanpa kepemimpinan dan mental yang tangguh. Kini, dengan mindset baru dan situasi yang lebih stabil di klub, ia yakin sepak bolanya — dan Persib — akan semakin tangguh menghadapi kompetisi domestik dan internasional.

Sebagai catatan, Klok pun menegaskan bahwa proses bangkit bukan instan. Ia mengatakan bahwa membangun konsistensi, memperbaiki aspek taktik dan fisik, serta menjaga mental tim adalah tiga pilar yang ia pegang untuk menjaga momentum keberhasilan Persib saat ini.

KPK Bongkar Skema Suap Proyek di OKU, Wakil Ketua DPRD Jadi Tersangka

Jakarta — Penyidik KPK tengah mendalami dugaan korupsi proyek infrastruktur yang mengemuka dalam rapat pembahasan anggaran daerah Kabupaten OKU untuk tahun anggaran 2025. Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPRD OKU bersama Kepala Dinas PUPR setempat telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, kasus bermula ketika pembahasan RAPBD Kabupaten OKU pada Januari 2025 — di mana perwakilan DPRD dilaporkan meminta jatah pokok-pikiran (pokir) yang kemudian digeser menjadi proyek fisik di Dinas PUPR.

Angka pokir yang disepakati awal mencapai sekitar Rp 45 miliar, dengan alokasi khusus untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU sebesar Rp 5 miliar serta anggota DPRD Rp 1 miliar. Karena keterbatasan anggaran, nilai proyek menjadi turun menjadi sekitar Rp 35 miliar. Namun, fee atau komisi tetap disepakati sekitar 20 persen untuk DPRD dan 2 persen untuk Dinas PUPR.

Kasus ini kemudian memuncak ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Maret 2025 di OKU, yang mengamankan Kepala Dinas PUPR OKU, beberapa anggota DPRD, dan pihak swasta. Dari lokasi OTT, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp 2,6 miliar.

Dinas PUPR OKU diduga menawarkan sembilan proyek fisik kepada kontraktor swasta, termasuk pembangunan dan perbaikan rumah dinas bupati, peningkatan jalan, dan pembangunan jembatan, dengan skema pinjam‐bendera perusahaan dari luar provinsi untuk memenangkan proyek.

Kini, setelah penetapan tersangka, KPK akan menggali lebih jauh apakah terdapat keterlibatan pejabat daerah lainnya, termasuk bupati atau wakil bupati OKU. Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah tekanan efisiensi anggaran dan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat guna.

Cak Imin Dorong Perubahan Paradigma Bansos: Dari Bantuan ke Pemberdayaan

Jakarta – Pemerintah melalui Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa program bantuan sosial selama ini akan mengalami “pergeseran paradigma”, dari sekadar penyaluran bantuan ke arah pemberdayaan dan mandiri secara ekonomi.

Muhaimin menegaskan bahwa bantuan sosial bukan lagi dianggap sebagai “subsidi abadi” bagi penerima, namun sebagai jembatan agar setiap rumah tangga penerima dapat keluar dari kemiskinan dalam waktu tertentu.

Dia juga mengingatkan bahwa meskipun total anggaran bansos pernah mencapai sekitar Rp 500 triliun per tahun, namun masih banyak kasus penerima yang tidak sesuai kriteria — atau bantuan yang “tidak kelihatan bentuknya”.

Sebagai langkah konkret, Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah akan memperketat data tunggal penerima bansos serta mekanisme “keluar” bagi penerima yang sudah dianggap mampu.

Dengan pendekatan ini, dia berharap program bansos dapat lebih tepat sasaran dan memiliki dampak jangka panjang: membantu masyarakat menengah bawah naik kelas dan mengurangi beban anggaran secara efisien.

Meski demikian, proses “pergeseran” ini menimbulkan tantangan: mulai dari penataan basis data, koordinasi antar-kementerian/lembaga, hingga bagaimana memastikan bahwa penerima yang sudah “naik kemampuan” benar-benar bebas dari bantuan dan tidak ada stigma negatif.

Muhaimin pun meminta masyarakat dan pihak daerah untuk aktif melapor jika menemukan penerima bantuan yang tidak berhak, atau justru yang layak belum memperoleh bantuan. Hal ini bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos.

Menjaga Keadilan di Tanah Adat: Kisah Jaksa Jayawijaya di Tengah Tantangan Pegunungan Papua

Wamena — Di tengah pegunungan dan adat yang kuat di Kabupaten Jayawijaya, seorang jaksa muda menerima tugas yang tak mudah: bukan sekadar menangani perkara, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hukum negara dan norma masyarakat adat.

Ketika Boston Robert Marganda Siahaan ditetapkan sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Jayawijaya, ia kewalahan sekaligus terpanggil. Penugasan ke wilayah yang memiliki tantangan geografis, infrastruktur terbatas, dan konflik sosial yang rutin muncul membuatnya harus bekerja ekstra.

Dalam menjalankan tugasnya, Boston menyadari satu hal penting: “Hukum tak bisa jalan sendiri jika tak menyentuh adat dan nilai-nilai lokal.” Ia melihat bahwa masyarakat di Jayawijaya sangat menghormati mekanisme penyelesaian adat — yang dalam banyak kasus mengambil alih sebelum sistem formal masuk.

Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa mekanisme adat tidak boleh menggantikan hukum positif yang melindungi hak asasi dan keadilan. Dalam satu pertemuan bersama tokoh adat, ia mengatakan bahwa pihaknya berupaya “mengharmonisasikan” dua sistem tersebut agar masyarakat merasa dilayani dan hukum tetap ditegakkan.

Untuk membuat pendekatan ini nyata, timnya melakukan kegiatan seperti “Jaksa Masuk Sekolah”, sosialisasi ke kampung-kampung, dan mendampingi kepala kampung dalam pengelolaan dana desa supaya tak terjadi penyalahgunaan yang bisa memancing konflik adat maupun hukum.

Meski begitu, konflik tetap muncul: salah satu contoh di Jayawijaya memperlihatkan bagaimana sebuah kasus KDRT yang awalnya diselesaikan lewat denda adat akhirnya berkembang menjadi pembunuhan—menunjukkan bahwa jika hukum negara dan adat tak berjalan seiring, risiko meningkat.

Boston mengenang bahwa tugas di Jayawijaya bukan semata pekerjaan – itu kewajiban moral. “Jauh dari keluarga, fasilitas terbatas – tapi amanah ini harus dijalankan,” ujarnya. Ia berharap model kerja ini bisa menjadi contoh di daerah-tertinggal lain.

Ahok Soroti Jalan Beda Tinggi di Penjaringan: Proyek Mangkrak Sejak 2016

Jakarta Utara – Sebuah proyek peninggian jalan di kawasan Jalan Inspeksi Kali Duri, Pejagalan, Penjaringan, kembali menjadi sorotan. Proyek itu terbengkalai selama bertahun-tahun, menyebabkan satu lajur jalan lebih tinggi sekitar 30-40 cm dibanding lajur lainnya. Warga menyebut ketidakrataan ini sudah berlangsung sejak sekitar 2014–2016 dan telah menyebabkan beberapa kendaraan terperosok.

Menurut keterangannya, pekerjaan awal dilakukan oleh pengembang swasta lewat program CSR pada tahun 2016. Namun lajur yang lebih rendah tak kunjung selesai, sehingga kondisi jalan menjadi miring dan menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.

Menanggapi hal ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saat proyek dimulai, mengaku sudah tidak sepenuhnya mengingat detail pelaksanaannya. Namun menurutnya, proyek yang menggunakan dana APBD seharusnya tidak mangkrak seperti ini.

Pemerintah Provinsi DKI melalui Pramono Anung selaku Gubernur kini melakukan langkah peninjauan langsung kawasan tersebut pada 27 Oktober 2025. Pramono menyatakan akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak pengembang dan Dinas Bina Marga untuk segera menyelesaikan pekerjaan ataupun mengambil alih penyelesaiannya apabila pengembang enggan bertanggung-jawab.

Sementara itu, Ketua RW setempat menuturkan bahwa warga telah berkali-kali menyampaikan pengajuan melalui Musrenbang agar kondisi jalan yang “tinggi sebelah” itu diperbaiki. Keluhan utama adalah kondisi sempit dan miringnya lajur yang dapat membahayakan, terutama saat hujan atau malam hari tanpa marka jalan yang jelas.

Kasus ini menjadi gambaran tantangan penyelesaian proyek infrastruktur di tingkat lokal — mulai dari pembiayaan (CSR vs APBD), koordinasi antar pemangku kepentingan, hingga keberlanjutan pekerjaan setelah pergantian pemerintahan. Di wilayah padat seperti Penjaringan, ketidakseimbangan elevasi jalan bukan hanya soal kenyamanan tetapi juga faktor keselamatan dan aksesibilitas warga.

Juventus Akhiri Kerja Sama dengan Igor Tudor Setelah Rentetan Hasil Buruk

Turin — Klub raksasa Italia, Juventus, secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih kepala Igor Tudor bersama tiga stafnya setelah penampilan mengecewakan yang terus menukik.

Tudor, yang sebelumnya sempat memberi harapan dengan membawa Juventus finis di urutan ke-empat Serie A musim lalu, kini harus angkat kaki setelah timnya melalui delapan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi.

Dalam pengumumannya, Juventus menyebut bahwa staf Tudor — yakni Ivan Javorcic, Tomislav Rogic, dan Riccardo Ragnacci — juga ikut diberhentikan.

Kekalahan terakhir Juventus yaitu 0-1 dari Lazio menjadi pemicu utama keputusan ini, setelah sebelumnya juga kalah 0-2 dari Como dan tanpa mencetak gol dalam empat laga terakhirnya.

Manajemen kini menunjuk pelatih sementara dari tim Next Gen, Massimo Brambilla, untuk memimpin skuad sementara waktu sambil mencari pengganti permanen.

Sikap Tudor sebelum pemecatan memperlihatkan ketidakpeduliannya terhadap nasib jabatannya — ia menyatakan bahwa yang terpenting adalah memperbaiki kondisi tim, bukan memikirkan masa depan dirinya.

Pemecatan ini menandai langkah tegas Juventus dalam menghadapi krisis performa yang dianggap sudah melewati batas toleransi. Klub kini akan fokus memulihkan kepercayaan dan mengembalikan posisi mereka di papan atas kompetisi Italia.

Mendagri Tito: Sekda Adalah Jantung Birokrasi dan Kunci Sukses Pembangunan Daerah

Jakarta – Dalam sambutannya pada rapat koordinasi yang digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa posisi sekretaris daerah (Sekda) memegang peranan vital dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rakor yang mengusung tema “Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dengan Pemerintah Daerah 2025” ini dihadiri oleh para Sekda dan pimpinan Bappeda dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Menurut Tito, Sekda merupakan “jantung birokrasi daerah” yang harus mampu menggerakkan roda pemerintahan agar anggaran — khususnya dari APBD — tersalur tepat dan berdampak nyata.

Tito juga menyinggung sejumlah praktik baik di daerah sebagai contoh sukses. Salah satu yang disorot adalah dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, di mana belanja birokrasi ditekan sehingga dana bisa dialihkan ke program-prioritas masyarakat. Di samping itu, ia menyebut mekanisme pendapatan asli daerah (PAD) yang ditangani dengan sistem lebih transparan juga menjadi kunci keberhasilan tanpa membebani rakyat.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa daerah yang berhasil menangkap peluang dari program pusat – seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan – sekaligus memiliki rekam jejak kepala daerah dan Sekda yang baik, akan lebih prioritas mendapat dukungan. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dan kerjasama sektor swasta sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi lokal.

Dalam hal pengawasan dan efisiensi anggaran, Kemendagri akan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang hasil pemantauannya akan ditayang secara live agar publik bisa ikut mengawasi. Tak hanya itu, Tito mengungkapkan bahwa dirinya bersama tiga wakil menteri akan melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah guna memantau pelaksanaan program.

Tito menutup dengan mengingatkan bahwa sinergi antara forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan kolaborasi dengan elemen masyarakat menjadi fondasi untuk keberhasilan program-prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menelusuri Jejak Tiga Gedung Saksi Lahirnya Sumpah Pemuda di Jakarta

Pada akhir Oktober 1928, di tengah semangat kebangkitan bangsa yang sedang tumbuh, sekelompok pemuda dari berbagai wilayah Hindia Belanda berkumpul untuk menegaskan satu visi bersama: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pertemuan–pertemuan itu digelar berturut-turut dalam tiga gedung berbeda di Batavia (sekarang Jakarta), yang kemudian menjadi saksi lahirnya ikrar bersejarah tersebut.

Pertemuan pertama berlangsung pada 27 Oktober 1928 di gedung Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB) di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di sinilah para pemuda mulai mengutarakan gagasan persatuan nasional melalui paparan-paparan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh pelajar.

Selanjutnya, pada pagi 28 Oktober 1928, rapat kedua digelar di gedung Gedung Oost‑Java Bioscoop di Jalan Medan Merdeka Utara. Di sini diskusi beralih ke tema pendidikan pemuda sebagai penopang masa depan bangsa: pendidikan kebangsaan, keseimbangan sekolah-rumah, serta demokrasi dalam didikan.

Akhirnya, pada hari yang sama (28 Oktober) sore, rapat ketiga dan penetapan ikrar berlangsung di gedung Gedung Indonesische Clubgebouw (Kramat Raya 106) — yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat. Di tempat inilah naskah ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda akhirnya disampaikan: “Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; … berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; … menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.”

Ketiga lokasi itu sekarang bukan hanya bangunan tua semata — tetapi simbol perjuangan dan persatuan. Misalnya, Gedung KJB yang masih berdiri dalam kompleks pendidikan Sekolah Santa Ursula, mempertahankan jejak bebangunan asli dengan sedikit modifikasi. Sementara gedung Oost-Java Bioscoop kini sudah tiada, namun lokasi-nya tetap dikenang sebagai titik penting dalam proses lahirnya Sumpah Pemuda.

Lebih dari sekadar catatan sejarah, peringatan terhadap tanggal 28 Oktober dan tiga lokasi tersebut penting untuk mengingat bahwa persatuan bangsa tidak datang dengan mudah. Para pemuda — dari berbagai daerah, latar belakang etnis, dan organisasi — bersatu saat itu bukan hanya secara fisik tetapi secara ide: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.