Pramono Anung Minta BPKP Perkuat Pengawasan Transparansi Pemerintahan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Ibu Kota. Menurutnya, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan bebas dari potensi penyalahgunaan.

“Kami mengharapkan BPKP dapat memberikan pendampingan teknis dan evaluasi secara berkala agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat,” ujar Pramono dalam sebuah kesempatan.

Pramono menekankan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan lembaga pengawas seperti BPKP akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia juga berharap agar BPKP dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di Jakarta.

Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi, seperti peluncuran aplikasi e-budgeting dan e-monitoring yang memungkinkan masyarakat untuk memantau realisasi anggaran secara langsung. Namun, Pramono menyadari bahwa pengawasan eksternal dari BPKP tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara Pemprov DKI Jakarta dan BPKP, diharapkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terwujud, serta memberikan manfaat maksimal bagi warga Jakarta.