MKD Tindaklanjuti Aduan Lima Anggota DPR Nonaktif, Termasuk Nafa Urbach dan Uya Kuya

Jakarta — Panitia etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mulai bergerak menindak lanjuti aduan formal terhadap lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang telah dinonaktifkan oleh partainya masing‑masing setelah sorotan publik. Kelima pejabat legislatif tersebut adalah Nafa Urbach, Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (lebih dikenal sebagai Eko Patrio), Surya Utama (alias Uya Kuya) dan Adies Kadir.

Aduan yang masuk ke MKD berasal dari organisasi masyarakat yang menilai bahwa status “nonaktif” untuk anggota DPR tak punya dasar hukum dalam Undang‑Undang (UU MD3) sehingga memunculkan ketidakpastian penegakan etik dan sanksi.

Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, dalam rapat internal menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, dan jadwal sidang etik telah mulai disusun.

Dalam sorotan publik, Nafa Urbach dan rekan‑rekannya menjadi perhatian setelah munculnya video‑viral dan laporan massa yang mengkritisi gaya hidup dan perilaku para legislator dalam situasi di mana masyarakat menuntut akuntabilitas dan empati publik. Misalnya, secara simultan rumah beberapa anggota DPR ini menjadi target aksi massa.

Kini, MKD akan memfokuskan pemeriksaan pada aspek pelanggaran kode etik, termasuk apakah anggota tersebut masih aktif secara fungsional sebagai wakil rakyat, sesuai norma kelembagaan DPR, maupun bagaimana partai politik mengelola mekanisme penonaktifan.

Proses ini juga menjadi perhatian karena menyentuh dua isu krusial: legitimasi lembaga legislatif di mata publik dan konsekuensi perilaku wakil rakyat dalam era tinggi kepekaan masyarakat terhadap integritas. Bila terbukti melanggar etik, MKD dapat memberikan rekomendasi sanksi mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan keanggotaan—meskipun proses pemberhentian anggota DPR diatur melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam UU.

Publik kini menunggu bagaimana MKD menjalankan proses ini dengan terbuka, agar hasilnya tidak hanya jadi formalitas — dan agar efek jera terhadap pelanggaran etik di parlemen benar‑benar muncul.